.webp)
Sekitar 800 gerai Burger King di Rusia dikabarkan masih beroperasi dengan normal hingga saat ini. Padahal sebelumnya perusahaan telah berjanji untuk meninggalkan negara itu sejak satu tahun lalu
Melansir BBC, Rabu (4/10/2023), sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina banyak perusahaan Barat berada di bawah tekanan untuk meninggalkan negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Tak terkecuali jaringan restoran Burger King di Rusia.
Menanggapi tekanan ini, sebelumnya Restaurant Brands International (RBI) selaku pemilik 15% saham waralaba Burger King di Rusia telah mengatakan pada Maret 2022 bahwa mereka telah memulai proses untuk meninggalkan Rusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pada kenyataannya perusahaan yang berbasis di Kanada dan Amerika Serikat ini masih mengalami kesulitan untuk keluar dari Negeri Beruang Merah. RBI mengaku perjanjian waralaba mereka yang rumit membuat restorannya sulit keluar dari Rusia.
Salah satu perusahaan restoran cepat saji terbesar di dunia itu menjelaskan kesepakatan operasional Burger King di Rusia merupakan usaha patungan dengan tiga mitra lainnya terhadap sekitar 800 restoran. Karenanya mereka tidak bisa serta-merta langsung meninggalkan negara itu dikarenakan kontrak yang ada.
Presiden RBI David Shear menyampaikan operator utama Burger King di Rusia menolak untuk menutup gerainya setelah serangan pertama di Ukraina. Namun ia membeberkan perusahaan telah memulai proses untuk melepaskan 15 persen kepemilikan saham dan hal itu akan memakan waktu cukup lama.
Kondisi ini tentu membuat banyak kritikus menuduh RBI 'mempertahankan rezim Putin' karena gagal melepaskan kepemilikannya di bisnis Rusia. Peneliti Universitas Yale, Steven Tian, misalnya yang menyebut RBI menggunakan perjanjian waralaba yang rumit sebagai alasan untuk tidak segera keluar dari Rusia.
Tian merasa tidak ada alasan yang cukup kuat bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di Rusia, terlebih ia mencontohkan perusahaan barat lain seperti Starbucks yang telah berhasil mengakhiri kesepakatan di negara tersebut.
"Mereka (RBI) mengatakan ingin pergi (dari Rusia), tetapi kemudian menunda-nunda (proses tersebut). Hal ini tidak sama dengan benar-benar keluar dari Rusia, dan dengan terus melakukan bisnis di Rusia 18 bulan setelah invasi Putin ke Ukraina, mereka mempertahankan rezim Putin," kata Tian.
Hal serupa juga disampaikan oleh pendiri Moral Rating Agency, Mark Dixon. Ia bahkan meminta RBI untuk bersedia melanggar kontrak yang ada agar dapat keluar dari jaringan bisnisnya di Rusia.
"(Perusahaan) harus bersedia untuk melanggar perjanjiannya... Perusahaan harus menerima risiko hukum dengan melakukan hal yang benar," ungkapnya.
Di sisi lain, David Bond selaku mitra di firma hukum Fieldfisher mengatakan 15% saham RBI membuat perusahaan itu tidak bisa begitu saja mendikte persyaratan kepada sesama pemegang saham untuk meminta mereka menutup cabang Burger King.
Dia juga menjelaskan bila perusahaan-perusahaan yang mewaralabakan merek mereka akan enggan untuk meninggalkan kesepakatan karena hal itu dapat menyebabkan konsekuensi yang cukup besar, termasuk dituntut karena pelanggaran kontrak serta kerusakan reputasi.
Namun dia mengatakan selain konsekuensi tersebut, tidak ada perihal lain yang dapat menghentikan RBI untuk menghentikan perjanjian waralaba mereka di Rusia jika mereka bersikeras ingin melakukannya. Meskipun ia menambahkan bila hal itu mungkin tidak mengakibatkan merek Burger King tidak lagi ada di Rusia.
"Sebagian besar penghapusan merek di negara tersebut, seperti McDonald's, dicapai melalui penjualan (saham) yang disepakati dengan pengusaha lokal yang bersedia melakukan penghapusan merek tersebut dengan imbalan harga pembelian yang didiskon," jelasnya.
Simak juga Video 'Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina':
