Pemerintah Tak Tanggapi Exxon

Jakarta - Sikap ExxonMobil yang ngotot menguasai Blok Natuna hingga 2009 ditanggapi dingin oleh pemerintah. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemerintah punya alasan kuat untuk menyatakan kontrak Exxon di Blok penghasil gas itu telah habis. "Ya terserah saja mereka ngotot. Tapi kan kita juga punya alasan untuk menyatakan kontrak mereka terminate," ujar Purnomo usai membuka lokakarya Balitbang Departemen ESDM di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (16/10/2006). Purnomo juga membantah telah memutuskan kontrak dengan ExxonMobil di Blok Natuna D-Alpha secara sepihak. Kontrak pemerintah dengan ExxonMobil secara otomatis berakhir apabila tidak ada komitmen komersialnya. "Jadi, kita tidak sepihak. Kita punya alasan alasan kuat. Kita menghormati kontrak. Ini bukan menyangkut Exxon atau tidak, tapi ini kontrak." tegasnya. Purnomo memahami pengembangan Natuna memerlukan modal dan teknologi tinggi mengingat kadar CO2 yang tinggi. "Jadi, kalau dilakukan Pertamina pun maka butuh mitra juga," kata Purnomo yang mengaku sudah berbicara dengan sejumlah investor yang berminat. Sementara Kepala BP Migas Kardaya Warnika mempersilahkan penilaian Exxon yang tetap merasa memiliki hak mengelola blok itu. "Biarkan saja apa kata mereka. Kenyataannya, selama dua tahun Exxon tidak melakukan kegiatan sesuai yang disepakati dalam kontrak," ujarnya. Ia mengakui, dalam kontrak itu terdapat tiga titik pemantauan yakni tahun 2005, 2007 dan 2009. "Namun, checking tahun 2005 pun mereka tidak lulus," katanya. Mengenai klaim Exxon yang mengaku sudah mendekati PTT Thailand dan Petronas Malaysia dalam penjualan gas Natuna itu, Kardaya menegaskan bahwa hal itu bukan urusan BP Migas. "Kita hanya melihat ke depan harus ada kontrak baru," katanya. Soal kemungkinan Exxon mengajukan masalah itu ke arbitrase, Kardaya menyatakan bahwa pemerintah sudah memiliki kajian hukum yang kuat. (mar/qom)