.webp)
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa rata-rata gaji orang Indonesia harus mencapai Rp 10 juta per bulan agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Satu pertanyaan pun tersisa, sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini agar hal itu bisa tercapai?
Direktur Eksekutif Sagara Research Institute, Piter Abdullah, menilai tidak ada kriteria spesifik bagi pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Sosok tersebut bisa saja cendekiawan yang bergelut di pemerintahan yakni teknokrat, atau politisi, bahkan akademisi.
"Siapa saja boleh jadi presiden. Bisa teknokrat, bisa akademisi, atau bisa juga professional. Siapa aja boleh, asal dipilih rakyat lewat pemilu yang adil," ucapnya, Jumat (14/10/2023) saat dihubungi via telepon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurut Piter, satu faktor yang menentukan adalah pemimpin tersebut bisa memiliki jajaran menteri dan penasehat-penasehatnya dengan baik. Hal ini diperlukan agar berbagai agenda besar Indonesia yakni menjadi negara maju pada 2045 tercapai.
"Yang akan lebih menentukan nantinya adalah bagaimana presiden bisa memilih para menteri dan orang-orang penasihatnya yang benar-benar terbaik," jelasnya.
Sementara Direktur Center of Law and Economic Studies, Bhima Yudhistira, melihat bahwa sosok pemimpin yang diperlukan Indonesia adalah yang siap mengusung berbagai agenda reformasi ekonomi. Menurutnya, Pemilu 2024 diharapkan menjadi momentum masuk berbagai agenda reformasi ekonomi yang terkandung dalam visi-misi dan program aksi para calon presiden.
Selain hal tersebut, faktor yang tidak kalah penting adalah para calon legislatif dan partai politik diharapkan memiliki kesadaran mendesak atau sense of urgency mengenai persoalan pendapatan masyarakat. Sebab, isu ini bisa tuntas jika diwujudkan dalam produk legislasi.
"Pemilu diharapkan jadi momentum masuknya berbagai agenda reformasi ekonomi dalam visi misi dan program aksi capres. Penting juga agar caleg dan partai politik memiliki sense of urgency mengangkat masalah pendapatan masyarakat dalam janji kampanye sekaligus produk legislasi," tegasnya.
Selain dari hal tersebut, Bhima kemudian menjelaskan ada segelintir tugas yang harus dituntaskan pemerintah jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Di antaranya, merubah struktur ekonomi Indonesia yang terlalu menitikberatkan pada sektor ekstraktif. Kemudian, selektif memberi insentif perpajakan dan insentif non-pajak yang bersifat padat karya. Serta melakukan reorientasi pada sektor digital agar terhubung dengan sektor ekonomi lain.
Menurut Bhima, pemerintah tidak punya banyak waktu jika betul-betul ingin masyarakat Indonesia memiliki rata-rata gaji Rp 10 juta per bulan atau menjadi negara maju pada 2045.
"Kita tidak punya banyak waktu," pungkasnya.
(eds/eds)
