.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, rata-rata gaji orang Indonesia harus mencapai Rp 10 juta per bulan agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Cara agar hal tersebut bisa terealisasi pun menjadi pertanyaan.
Direktur Center of Law and Economic Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan gaji masyarakat Indonesia bisa saja mencapai Rp 10 juta per bulan. Namun, hal itu tidak mudah.
Berikut adalah fakta-faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Target yang Tidak Mudah
Bhima mengatakan bakal sulit mencapai Rp 10 juta per bulan. Sebab, asumsi pertumbuhan gaji masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 1,8% per tahun. Jika dikalkulasi, dibutuhkan sekitar 68 tahun agar gaji rata-rata masyarakat Indonesia berada di angka Rp 10 juta per bulan.
"Jadi kalau pakai hitungan pertumbuhan gaji rata-rata masyarakat tiap tahun yang hanya sekitar 1,8%, maka dibutuhkan 68 tahun untuk mencapai 10 juta per bulan atau baru tercapai pada 2092, lama ya?" ucapnya kepada detikcom, Sabtu (14/10/2023).
Agar rata-rata gaji masyarakat Indonesia bisa mencapai Rp 10 juta per bulan pada 2045, ia mengatakan pertumbuhan gaji masyarakat Indonesia harus berada di angka setidaknya 6% per tahun. Sejumlah hal pun harus dilakukan pemerintah.
2. UMR Harus Naik
Pertama, adalah menaikkan upah minimum. Bhima mengatakan semisal upah minimum pada 2024 naik 6%, sejumlah ini bisa diperoleh dari kenaikan upah 10% yang dikurangi dengan asumsi inflasi 4%.
"Itu baru akan mengejar (target gaji Rp 10 juta masyarakat Indonesia pada 2045)," jelasnya.
Namun, agar upah minimum bisa naik, sejumlah kebijakan tentu harus berubah. Salah satunya adalah struktur struktur ekonomi Indonesia yang terlalu menitikberatkan pada sektor ekstraktif yang selama ini mengakibatkan kenaikan upah fluktuatif.
Ketika harga komoditas naik gaji juga meningkat. Namun saat harga komoditas menurun "banyak yg mengeluh pendapatannya berkurang," bebernya.
3. Produktivitas Berbagai Sektor Harus Didukung
Kedua, Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memberi insentif perpajakan dan insentif non-pajak yang bersifat padat karya seperti pertanian dan sektor pengolahan.
Di sektor pengolahan, Bhima mengatakan saat ini terdapat fenomena sulitnya kenaikan gaji imbas mengecilnya kesempatan kerja di sektor pengolahan.
"Fenomena ini berkaitan dengan deindustrialisasi prematur. Porsi dari industri manufaktur terhadap produk domestik bruto terus menurun. Bahkan mencapai titik terendah dibanding 32 tahun yang lalu," beber Bhima.
Alumni Universitas Bradford, Inggris ini lantas menilai bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang all out mendukung hal tersebut.
Hal lain yang juga menjadi catatannya, adalah serapan tenaga kerja lokal harus tinggi di sektor hilirisasi. Kemudian pengendalian barang-barang impor untuk sektor pertanian. Serta pemberian pupuk subsidi yang lebih besar.
"Teknologi tepat guna dan pengembangan varietas benih unggul juga diperlukan agar sektor pertanian bisa menyerap tenaga kerja lebih besar. Hasilnya adalah pendapatan lebih besar dan terciptanya ketahanan pangan nasional," terangnya.
4. Membumikan Sektor Digital
Upaya ketiga yang harus dilakukan pemerintah, adalah membumikan sektor digital. Bhima mengibaratkan sektor tersebut sebagai pisau bermata dua.
Berbagai pekerjaan bergaji tinggi hadir di sektor tersebut seperti data scientist, data analyst, dan data engineering untuk blockchain digunakan industri cryptocurrency.
"Gaji rata-rata pegawai di sektor tersebut bisa mencapai angka Rp 30 juta per bulan," bebernya.
Namun di sisi lain, sektor digital di Indonesia masih jauh panggang dari api soal konektivitasnya dengan sektor produksi. Bhima menjelaskan, digitalisasi tidak terhubung dengan industri pertanian maupun industri manufaktur. Digitalisasi cenderung aktif terpakai di sektor layanan dan jasa seperti e-commerce.
Alhasil, ia melihat perlu ada reorientasi pada sektor digital agar terhubung dengan sektor ekonomi lain. Hal ini diperlukan untuk mendukung kualitas, produktivitas, dam efisiensi di berbagai sektor usaha padat karya.
"Sehingga ketimpangan gaji antara sektor digital dan sektor usaha produktif lainnya tidak terlalu lebar," tegasnya.
Menurut Bhima, pemerintah tidak punya banyak waktu jika betul-betul ingin masyarakat Indonesia memiliki rata-rata gaji Rp 10 juta per bulan pada 2045. "Kita tidak punya banyak waktu," imbuhnya.
(das/das)
