.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kinerja keuangan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang kurang sehat. Provinsi tersebut mengalami kesulitan likuiditas akibat pengelolaan utang jangka pendek kurang dilakukan dengan hati-hati.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan tingginya kewajiban utang Pemprov Sulsel masih bisa dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja agar tidak benar-benar bangkrut seperti yang dikatakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
"Penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent," kata Prastowo dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prastowo menyebut Pemprov Sulsel punya akumulasi tinggi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data per September 2023, SILPA daerah tersebut mencapai Rp 676 miliar dan diprediksi tetap terjaga hingga akhir tahun melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.
"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," bebernya.
Prastowo menyebut pihaknya sudah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. Hasilnya, menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang sehat.
"Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel," jelasnya.
Prastowo menekankan bahwa masalah yang dihadapi Pemprov Sulsel bukan dari sisi solvabilitas atau kemampuan melunasi utang jangka panjang, melainkan terkait likuiditas alias kesulitan melunasi utang jangka pendek. Pasalnya angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut provinsinya bangkrut karena utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur. Defisit hingga Rp 1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.
"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada. Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," ujar Bahtiar dalam pidatonya di hadapan anggota DPRD Sulsel, Rabu (11/10).
(aid/ara)
