Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap saat ini pihaknya tengah memproses pengecekan utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan nilai utang yang dikirimkan oleh Kementerian Pertanian nilainya Rp 16,3 triliun.
Isa mengatakan pihaknya sudah dalam tahap proses pengecekan. Pihaknya akan mengecek apakah utang tersebut sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau belum.
"Pupuk Indonesia sudah dikirimkan Kementerian ke kami itu tagihannya Rp 16,3 triliun. Sedang kami proses, termasuk meneliti apakah audit dari BPKP sudah dilengkapi sedang kami cek," ungkapnya dalam konfrensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2023, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa memastikan pembayaran utang itu akan diprioritaskan segera dibayar oleh pemerintah. Utang ini berkaitan dengan penyaluran pupuk subsidi dari tahun 2018 sampai 2022.
"Tentu akan kami prioritaskan ini anggaran subsidi pupuk Rp 25 triliun. Untuk penuhi tagihan tunggakan ada," ucapnya.
"(utang pemerintah Rp 16,3 triliun ke Pupuk Indonesia) Kalau nggak salah dari tahun 2018 sampai tahun 2022," kata Isa saat dikonfirmasi.
Isa mengatakan untuk utang tahun 2023 disebutnya belum bisa akan cair tahun ini juga. Karena biasanya harus menunggu proses pengecekan dan audit BPK.
"Tapi beberapa yang tagihan tahun ini akan kami liat nanti, jika ada kelebihan cadangan bu menteri berkenan bisa dibayar sebagian. Kuartal IV, semester II, biasanya tidak akan terkejar dibayar tahun ini karena butuh audit BPKP dan sebagainya, karena prosesnya menghendaki demikian," pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengungkap bahwa pemerintah memiliki utang kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 16,3 triliun.
Ia pun memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil segera menyelesaikan pencairan pembayaran utang kepada PT Pupuk Indonesia.
"Kita juga harus pastikan Ali Jamil. Pembayar jangan ditahan-tahan. Kemarin Pupuk sudah kasih ke Menteri Keuangan Rp 16,3 triliun supaya dibayarkan. Tidak lama di Sekjen, tidak lama di menteri. Perbaikan ini sangat mendasar," kata Arief dalami arahan nya di acara Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pejabat Eselon I dan II Kementan, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, utang tersebut dikhawatirkan menjadi penghambat penyaluran pupuk subsidi. Untuk itu, Arief memerintahkan anak buahnya itu untuk segera menyelesaikan utang tersebut kepada Pupuk Indonesia.
(ada/rrd)