.webp)
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka buka suara merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya Sri Mulyani menyatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia hingga Dana Abadi Pesantren yang dipaparkan Gibran saat deklrasi pasangan Capres-Cawapres dengan Prabowo, sudah ada dalam APBN.
Gibran pun menegaskan program yang dia usung itu untuk dilanjutkan dan disempurnakan.
"Ya kan saya awal-awal pidato bilang yang kita fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (27/10/2023), dikutip dari detikJateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, agar program tersebut bisa sempurna dan berkelanjutan, maka yang diperlukan adalah konsistensi.
"Agar berkelanjutan dan penyempurnaan itu kuncinya adalah konsistensi," tutur putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
Sri Mulyani dan jajaran sempat menanggapi program uDana Abadi Pesantren dan KIS Lansia tersebut. Menurut Sri Mulyani dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan.
"Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).
"Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini," tambahnya.
Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi.
Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS)," tegas Isa.
(hns/hns)
