Jakarta -
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menargetkan Indonesia bisa kembali lagi swasembada beras pada 2 sampai 3 tahun lagi. Swasembada yang dimaksud di sini tidak ada impor beras medium.
Karena menurut pengalamannya, Indonesia bisa menjadi negara swasembada beras. Hal itu terjadi saat dia menjabat sebagai Mentan pada 2014 sampai 2019.
"Dua sampai tiga tahun, maksimal tiga tahun (swasembada beras). Iya (tanpa impor) kembali seperti sedia kala. Dua sampai 3 tahun maksimal. Bisa saja dua tahun," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran pada 2017 sampai 2021, tidak ada impor beras medium. Dirinya percaya Indonesia bisa kembali pada kondisi tersebut.
"Saat waktu (2017) ada 260 juta penduduk kurang lebih, itu bisa swasembada tanpa impor beras medium. Cuma kadang orang gabungkan beras khusus, digabungkan, janganlah. Target kita ke situ," terangnya.
"Dulu kan pernah swasembada 2017 nggak ada impor, 2019 nggak ada impor, 2020 nggak ada impor, 2021 nggak ada. Kemudian 2022 mulai dengan 2023," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan mengenjot produksi beras pada sisa masa jabatannya sampai 2024. Dalam rapat pimpinan yang dilakukan hari ini, sudah diputuskan target produksi beras di akhir tahun hingga Maret 2024.
Amran menargetkan untuk November dan Desember ini produksi bisa masing-masing 1,5 juta ton dan 2 juta ton. Menurutnya target ini belum bisa meleset karena berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.
"Alhamdullah Indonesia masih stok ada, tetapi harus ditingkatkan produksi semaksimal mungkin. Perintah pak presiden semaksimal mungkin saat hujan turun, target kalau bisa minimal bulan ini nanti November 1,5 juta ton, bulan depannya minimal 2 juta ton. Ini mutlak," tegasnya.
Amran sebut tidak anti impor. Langsung klik halaman berikutnya
Amran mengatakan dirinya bukan anti adanya impor. Namun, menurutnya importasi pangan harus dilakukan di waktu yang tepat.
Dia mencontohkan persoalan jagung. Menurutnya impor jagung sah-sah saja dilakukan asalkan tidak dilakukan saat puncaknya panen. Hal ini juga berlaku pada komoditas pangan lainnya.
"Waktu dulu itu saya masih ingat pada saat panen puncak impor jagung masuk, di Surabaya, harga jagung sampai Rp 1.000. Saya dampingi bapak Presiden di NTB, apa yang terjadi? Itu teriak petani, nangis peluk saya, 'aku pulang nanti tahan impor'. Tetapi kalau terlalu tinggi itu impor kalau stok itu saya katakan, bukan anti impor, karena kita menjaga keseimbanga stok, jangan diplintir," ucapnya.
"Kalau terjadi panen puncak dan impor masuk, anjlok (harga)," tambahnya.
Untuk itu jangan sampai dilakukan impor saat panen raya. Kemudian saat masa tanam, jika ada kenaikan sedikit, diharapkan bisa memberikan ruang petani mendapatkan untung lebih.
Meskipun menurutnya kenaikan harga saat masa tanam jangan sampai terlalu tinggi. Maka di situlah impor pangan bisa dilakukan dan disebar ke masyarakat.
"Kalau harga naik sedikit, itu buat petani bernapas, supaya dia bisa bernapas. Tetapi jangan terlalu tinggi karena kita menjaga peternak. Bukan anti impor, karena kita menjaga keseimbangan stok, jangan diplintir," ujarnya.
Impor bisa dilakukan dan disimpan oleh Perum Bulog. Kemudian hasil impor dikeluarkan stoknya saat harga mulai melonjak. Saat panen raya, menurutnya bukan waktunya hasil impor disebarkan ke pasaran.
"Simpan di bulog, ini (stok impor) keluar saat titik ambang batas harga tertinggi jagung. Ini masuk supaya mereda. Begitu harga jatuh, Bulog itu menjadi stabilisator, harus menjadi penyangga harga," pungkasnya.
.webp)
