.webp)
Namun, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bantuan-bantuan tersebut nampaknya masih kurang untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah juga ikut memberikan bansos.
Hal ini diungkapkan olehnya saat memberikan arahan khusus kepada penjabat kepala daerah. Dia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD untuk bantuan sosial juga.
"Alokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kondisi seperti ini harga beras naik, bapak ibu semuanya keluarkan bantuan sosial. Pasar murah, seperti sekarang dilakukan pemerintah pusat," ungkap Jokowi dalam arahan khusus yang diberikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).
"Kalau pusat berikan 10 kg beras per bulan sudah kita putuskan sampai Desember 10 kg. Pemerintah Provinsi berikan 5 kilo, Pemkot 5 kilo," katanya.
Menurutnya bila daerah ikut memberikan bantuan maka masalah daya beli masyarakat akan selesai. Masyarakat pun disebut Jokowi bakal adem ayem.
"Rampung kalau bareng-bareng begitu, rakyat tuh adem," ujar Jokowi.
Jokowi juga memberikan beberapa amanat lainnya, salah satunya adalah meminta agar pemerintah daerah membeli produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Khususnya produk-produk UMKM.
Para penjabat kepala daerah juga diingatkan untuk ikut mendukung program prioritas pemerintah. Mulai dari penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, hingga hilirisasi industri.
(hal/kil)
