.webp)
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Workshop on The Maritime Single Window di Semarang, Selasa (31/10). Kegiatan ini digelar untuk mendorong pertukaran informasi elektronik di pelabuhan dan meningkatkan efisiensi transportasi laut, serta dalam rangka memperkuat dukungan agar Indonesia bisa kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2024-2025.
Plt Direktur jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menyatakan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, distribusi logistik melalui moda transportasi laut menjadi urat nadi perekonomian bangsa. Lancarnya arus logistik dari pelabuhan satu ke lainnya membuat roda perekonomian terus berputar dan tumbuh, bahkan bisa menekan disparitas harga hingga 12,18% pada tahun 2022 lalu. Maka dari itu, untuk mendorong peningkatan efisiensi di pelabuhan, Indonesia telah mengaplikasikan Maritime Single Window (Inaportnet) sedari 2016.
"Pada tahun 2023 ini, pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan melakukan digitalisasi untuk mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan kinerja pelabuhan serta daya saing dengan menerapkan Maritime Single Window (Inaportnet) di 260 pelabuhan di tahun 2023 yang nantinya akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window melalui Inaportnet," sebut Capt. Antoni dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menjelaskan hal ini sejalan dengan Komite Fasilitas IMO yang mengadopsi amandemen Facilitation (FAL) Convention. Pertukaran data tunggal di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia adalah sebuah keharusan, menandai langkah signifikan dalam percepatan digitalisasi di bidang pelayaran.
Amandemen yang diadopsi berdasar dari resolusi FAL 12(46) pada 13 Mei 2022 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Menurut Capt. Antoni pemerintah wajib membangun, memelihara, dan menggunakan sistem satu jendela (single window) untuk pertukaran informasi elektronik yang diperlukan pada saat kedatangan, berlabuh dan keberangkatan kapal di pelabuhan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menggabungkan transmisi data secara elektronik untuk memastikan bahwa informasi disampaikan atau diberikan hanya satu kali dan digunakan kembali semaksimal mungkin.
"Sebagai anggota IMO yang aktif, sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengaplikasikan IMO FAL Convention. Saat ini Indonesia kembali mencalonkan sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2024-2025 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia," tambah Antoni.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting pun menambahkan proses pemilihan negara anggota dewan periode selanjutnya akan dilaksanakan dalam Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November hingga 6 Desember 2023.
"Keanggotaan sebagai Anggota Dewan IMO akan memperkuat visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional," tegas Capt. Hendri.
Ia juga mengungkapkan pelaksanaan workshop on The Maritime Single Window tahun ini merupakan salah satu bentuk kampanye Indonesia agar kembali terpilih sebagai Anggota Dewan IMO kategori C periode 2024-2025.
"Selain sebagai sarana untuk berbagi dan bertukar praktik terbaik dalam membangun sistem Maritime Single Window. Workshop ini juga bertujuan untuk memperoleh dukungan suara dari negara-negara anggota IMO lainnya, terutama dari kelompok Least Developed Countries (LDCs) dan Small Island Developing States (SIDS)," tutupnya.
Sebagai informasi, workshop yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober - 2 November 2023 ini dihadiri oleh 13 peserta yang merupakan pejabat senior dari 11 negara, yaitu Bangladesh, Belize, Comoros, Fiji, Mozambique, Myanmar, Seychelles, Suriname, Timor Leste, Tunisia, dan Vietnam. Sekaligus workshop ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara sahabat yang memerlukan pengetahuan dan implementasi Maritime Single Window.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, World Bank, KBRI London, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) serta dihadiri pula oleh para pemangku kepentingan lainnya seperti Kemenko Maritim dan Investasi, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan DPP Indonesian Shipping Agency Association (ISAA) dan PT. Pelindo (Persero) Regional 3 untuk melihat implementasi pelaksanaan Inaportnet sebagai bentuk Maritime Single Window di Indonesia
(akn/ega)
