Pemerintah Hati-hati Sikapi Tawaran Utang ADB

Jakarta - Pemerintah bersikap berhati-hati untuk menerima tawaran pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) senilai US$ 4 miliar untuk pembangunan infrastruktur tahun 2006-2009.Pemerintah akan fokus pada pembenahan regulasi di sektor infrastruktur sebelum mengambil tawaran tersebut."Kita masih menyusun program kita, terus juga mereka (ADB) menekankan proyek public private partnership. Jadi ini harus kita benahi dulu regulasi kita, misalnya transportasi, bahwa kita masih terikat oleh UU lama bahwa itu harus dikendalikan oleh pemerintah pusat," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (31/10/2006).Pemerintah, lanjut Paskah, akan berhati-hati dalam mengambil tawaran ADB, karena bantuan ADB tidak bisa digunakan seoptimal mungkin tanpa ada regulasi yang jelas."Kita harus berhati-hati tentang pinjaman lebih baik perbaiki dulu regulasi, soal UU supaya sasaran mereka juga bisa tercapai, karena dengan kondisi regulasi kita seperti sekarang pinjaman dari ADB enggak bisa diserap, karena mereka menekankan pada public private partnership," jelasnya. (ddn/nrl)