Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata punya tagihan ke Perum Bulog senilai belasan triliun. Tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.
"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Baca juga: Buwas Ungkap Bulog Punya Utang Rp 7 T |
Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.
"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.
Sejauh ini, stok beras cadangan pemerintah di gudang Perum Bulog jumlahnya sebesar 1,4 juta ton. Jumlah itu bisa bertambah karena pemerintah akan melakukan impor beras kembali.
Perum Bulog sendiri mengaku sudah mendapatkan kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari 1,5 juta ton kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan stok beras yang dikuasai pihaknya saat ini 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah, maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran sampai tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
"Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Bulog sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton," kata Suyamto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023) yang lalu.
(hal/rrd)