.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan efisiensi belanja pemerintah hingga Rp 2,03 triliun. Penghematan ini merupakan hasil dari program Konsolidasi Pengadaan 2023.
Lewat program ini, efisiensi belanja pemerintah tercipta melalui penggabungan pemesanan paket produk sejenis yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, harganya produk bisa ditekan karena pembeliannya dalam jumlah besar.
"LKPP berupaya mendorong implementasi strategis konsolidasi pengadaan agar belanja semakin efektif, efisien, semakin tepat sasaran dan manfaat," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dalam sambutannya di Rakornas Pengadaan Tahun 2023, di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tercatat hingga saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan, terkumpul efisiensi belanja Rp 2,03 triliun," sambungnya.
Rinciannya, pengadaan laptop produk dalam negeri (PDN) dengan efisensi sebesar Rp 626 miliar. Lalu pengadaan pupuk NPK dengan efisiensi sebesar Rp 95 miliar, alat kesehatan seperti USG 2 dimensi dan antropometri kit dengan efisiensi sebesar Rp 913,1 miliar, serta BPKB Kit Stunting dengan efisiensi sebesar Rp 63,7 miliar.
Selain itu, ada juga dari pengadaan produk bahan pakaian PDH dan seragam sekolah produk dalam negeri di regional Jateng, dengan efisiensi sebesar Rp 106,3 miliar. Terakhir, ada pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan sumbangsih efisiensi Rp 225,7 miliar.
"Selanjutnya kami juga akan mempunyai strategi konsolidasi pengadaan untuk lisensi software kerja perkantoran akomodasi hotel, asphalt buton, serta BBM dan pelumas kebutuhan TNI," ujar Hendrar.
"Kami mengharapkan ada peran semua yang hadir di sini untuk bisa turut menginisiasi konsolidasi pengadaan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masing-masing," pungkasnya.
Simak juga Video 'Belanja Pemerintah di 2023: Ketahanan Pangan, IKN, hingga Pemilu':
