.webp)
Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran (TA) 2023. Dari total anggaran Rp 79,41 triliun, saat ini realisasi anggarannya sudah mencapai 79%.
Hal ini disampaikan Risma dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Adapun penyerapan tersebut didasarkan atas sejumlah pos realisasi anggaran.
"Realisasi anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2023, anggaran berjumlah Rp 79,41 triliun. Realisasinya Rp 62,73 triliun atau 79%," kata Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia pun merincikan pos realisasinya. Pertama, ada untuk belanja pegawai. Dari pagu anggaran sekitar Rp 485 miliar, realisasinya 72% atau sekitar Rp 353 miliar. Barang untuk belanja barang Rp 3,28 miliar dan realisasinya 68,4%.
Risma menambahkan, ada juga alokasi untuk belanja modal Rp 133 miliar dengan realisasi 6,12%. Bantuan sosial Rp 75,51 triliun, realisasinya Rp 60,45 triliun atau 79,52%.
Selain itu, realisasi belanja kemensos juga digunakan oleh tiga unit kerja di lingkungan Kemensos. Pertama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) sebesar Rp 2,44 triliun, realisasinya Rp 1,39 triliun atau 57,18%.
Lalu ada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), dari anggaran Rp 30,59 triliun, realisasinya Rp 24,33 triliun atau 79,53%. Terakhir, ada Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) sebesar Rp 45,59 triliun, realisasinya Rp 36,49 triliun atau 80,03%.
Di sisi lain, Risma menyampaikan adanya perbedaan data antara penyaluran dan transaksi dalam program sukses salur bantuan sosial. Kondisi ini terjadi lantaran sejumlah masyarakat tidak tahu kalau ada dana bantuan yang masuk ke rekeningnya.
"Jadi kita sudah salurkan. Nyampe ke rekening, tapi dia tidak transaksi, mungkin jauh ke bank. Jadi ini rata-rata yang dengan himbara ada selisih itu. Tapi kalau dengan PT Pos nggak. Karena janjiannya mereka antar kalau mereka nggak ngambil," jelasnya.
Risma mengatakan, realisasi dari sukses salur sebesar Rp 28,19 triliun atau 98,20%. Sementara untuk transaksinya sebesar Rp 27,88 triliun atau 97,30p%. "Jadi ada selisih sekitar 0,9%," pungkasnya.
(shc/rrd)
