.webp)
Wacana pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu topik yang hangat. Hal itu pun turut disorot calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Prabowo mengatakan, Indonesia sebagai negara perlu belajar dari pengalaman dari negara lain. Banyak di negara lain lembaga penarik pajak dipisah dengan Kementerian Keuangan.
"Kita ini sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat di negara-negara maju memang agak dipisahkan antara policy making Kementerian Keuangan dan tax collection dan revenue collection, ini suatu gagasan," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengungkapkan, wacana untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu terus dikaji. Kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan para pakar.
"Ini suatu strategi dan terus-menerus tim pakar yang membantu saya terus menerus melakukan kajian melakukan simulasi, melakukan studi banding sehingga tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat kita bisa segera kerja," jelasnya.
Prabowo menyebut, ada hikmah pelantikan presiden dilakukan Oktober. Hal itu membuat persiapan bisa dilakukan secara matang.
"Jadi mungkin ada hikmahnya, bahwa pemilu berada di Februari, pelantikan Oktober, masa persiapan dan transisi cukup lama cukup matang," katanya.
Simak Video 'Prabowo: Manakala Saya Diberi Mandat, Dalam 3 Tahun Kita Swasembada Pangan':
