Muhadjir Yakin Kemiskinan Ekstrem Mendekati 0% di 2024

Muhadjir Yakin Kemiskinan Ekstrem Mendekati 0% di 2024

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 09 Nov 2023 15:26 WIB
Kemenko PMK bakal menggelar Pawai Budaya Reog Ponorogo di Jakarta akhir pekan ini. Pawai ini bertujuan membangun dukungan agar Reog Ponorogo menjadi WBTB UNESCO.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Andhika Prasetia)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy optimistis kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 bisa mendekati 0%. Hal ini sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.

Muhadjir mengatakan hal itu bisa tercapai jika tren penurunan kemiskinan ekstrem bisa terus dijaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem turun dari 3,6% di 2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023.

"Jika tren penurunan bisa terus terjaga khususnya pada daerah yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas 1%, maka kita optimis angka kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mendekati 0%," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (9/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika itu bisa tercapai, Indonesia disebut akan 6 tahun lebih cepat dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Bank Dunia.

"Target ini sesuai arahan Bapak Presiden di mana 6 tahun lebih cepat dari target SDGs. Jadi kalau kita bisa mencapai ini pada 2024, berarti kita 6 tahun lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Bank Dunia melalui SDGs," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Muhadjir menyebut upaya untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem terus dilakukan kementerian/lembaga di antaranya melalui pemberian berbagai program perlindungan sosial, BLT desa, bantuan iuran kepada pekerja rentan, bantuan jaminan kesehatan sosial, bantuan makanan untuk lansia, hingga transformasi subsidi LPG.

"Program tersebut target utama (adalah) kelompok keluarga 10% terbawah pada data P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem)," sebut Muhadjir.

Untuk itu, pemerintah memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dengan cepat. 'Hadiah' itu sebagai bentuk apresiasi dan pacuan untuk bekerja lebih baik.

"Penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama, namun sebagai motivasi untuk berlomba dalam kebaikan, untuk menciptakan inovasi dan terobosan untuk mensejahterakan masyarakat," tegasnya.

(aid/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads