.webp)
Pemerintah memberikan insentif kepada 125 daerah terdiri dari 7 provinsi dan 118 kabupaten/kota yang berhasil menekan kemiskinan ekstrem. Total anggaran yang diberikan untuk program ini sebesar Rp 750 miliar.
Insentif diberikan secara simbolis kepada beberapa perwakilan daerah. Pemberian diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ma'ruf Amin berharap dana insentif itu dapat digunakan untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Ia juga berpesan agar target penerimanya menggunakan data P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf Amin, Kamis (9/11/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir mengatakan insentif fiskal ini sebagai motivasi untuk daerah berlomba menurunkan kemiskinan ekstrem. Para penerima dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE, dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Yang belum dapat saya doakan mudah-mudahan tahun depan bisa dapat. Penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama, namun sebagai motivasi untuk berlomba dalam kebaikan untuk menciptakan inovasi dan terobosan untuk menyejahterakan masyarakat," tutur Muhadjir.
Muhadjir yakin kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0% pada 2024 jika tren penurunan bisa terus dijaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem turun dari 3,6% di 2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023.
"Jika tren penurunan bisa terus terjaga khususnya pada daerah yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas 1%, maka kita optimis angka kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mendekati 0%,"
Masing-masing daerah mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6,9 miliar. Berikut di antaranya:
Insentif fiskal kemiskinan ekstrem di Pemerintah Provinsi:
- Provinsi Aceh Rp 5,30 miliar
- Provinsi Jawa Barat Rp 5,63 miliar
- Provinsi Jawa Tengah Rp 5,80 miliar
- Provinsi Jawa Timur Rp 6,21 miliar
- Provinsi Banten Rp 6,88 miliar
- Kalimantan Barat Rp 6,19 miliar
- DKI Jakarta Rp 5,96 miliar
Insentif fiskal kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota:
- Labuhanbatu Selatan Rp 5,42 miliar
- Kota Payakumbuh Rp 6,78 miliar
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rp 5,60 miliar
- Kabupaten Musi Rawas Utara Rp 6 miliar
- Kabupaten Pesawaran Rp 5,68 miliar
- Kabupaten Belitung Timur Rp 6,27 miliar
- Kabupaten Bintan Rp 6,15 miliar
- Kabupaten Buleleng Rp 5,57 miliar
- Kabupaten Sumba Barat Rp 5,89 miliar
- Kota Yogyakarta Rp 6,45 miliar
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 5,74 miliar
- Kabupaten Tana Tidung Rp 5,80 miliar
- Kabupaten Tojo Una Una Rp 5,58 miliar
- Kota Gorontalo Rp 5,99 miliar
- Kabupaten Musi Banyuasin Rp 6,38 miliar
- Kota Ambon Rp 6,15 miliar
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rp 6,31 miliar
- Kabupaten Kotawaringin Timur Rp 6,14 miliar
- Kota Mataram Rp 5,95 miliar
