Pertamina Siap Caplok Blok Natuna

Jakarta - Kontrak ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) di lapangan gas Blok Natuna D-Alpha sudah dihentikan pemerintah. Exxon dianggap tidak ada itikad baik untuk mengembangkannya. Pertamina pun sudah siap mencaploknya."Pertamina mengikuti saja apa yang diputuskan pemerintah. Mau diserahkan ke kita juga ayo, mau disuruh lanjutin juga oke. Kita siap!" tandas Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno di Departemen ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/11/2006).Pemerintah memang telah memutuskan kontrak EMOI di Blok Natuna D-Alpha. Sikap Exxon yang ogah-ogahan mengembangkan lapangan gas Natuna D-Alpha membuat pemerintah berang, sehingga pemerintah pun menyatakan kontrak Exxon di blok itu telah tamat. Saat ini pemerintah telah mengkaji kemungkinan Pertamina mendapat prioritas khusus mengelola lapangan gas itu.Ari mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah soal Blok Natuna. Hal itu didasarkan bahwa Exxon dan Pertamina telah mengajukan perpanjangan kontrak di blok gas itu. "Saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah," cetusnya.Ari menilai, perbedaan sikap Exxon dan pemerintah, di mana Exxon menyatakan masih memiliki Blok Natuna D-Alpha sedangkan pemerintah menyatakan sudah berakhir, lebih disebabkan karena perbedaan persepsi antara Exxon dan pemerintah."Masing-masing punya interpretasi. Tapi Pertamina akan mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah. Mau diserahkan ke kita, jadi, mau disuruh lanjutin bersama Exxon juga oke," cetusnya.Namun yang perlu diketahui, kata Ari, Exxon sudah mengeluarkan US$ 250 juta dan dari angka itu sebanyak 24 persen atau sekitar US$ 60 juta merupakan bagian Pertamina. Tapi Pertamina, kata Ari, akan tetap mendukung dan menjalankan apa yang diputuskan oleh pemerintah nantinya. "Kita akan bahas dengan Exxon soal 24 persen itu, tapi kita juga dukung keputusan pemerintah," ungkapnya.Menteri Negara BUMN Sugiharto dalam Infrastructure Summit yang digelar hari ini mendukung jika Pertamina mengambil Blok Natuna. "Sebagai Menneg BUMN tentu saya akan membela semua BUMN. Sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan aturan kepatutan," kata Sugiharto. (mar/umi)