Rencana Pemerintah Impor Beras 2007 Dikecam

Solo - Rencana pemerintah mengimpor beras kembali pada kwartal I tahun 2007 sebagai bentuk pelecehan terhadap nasib petani dan sekaligus menambah citra buruk pemerintahan SBY. Dia bahkan menilai pemerintah telah tuli nurani dan DPR loyo. Demikian dikatakan anggota DPR Aria Bima di Solo Kamis (2/11/2006). Dipaparkannya, seperti di kutip sejumlah media asing di Vietman dan Cina, Kabulog mengatakan bahwa Bulog akan kembali melakukan impor beras pada kuartal I tahun 2007 sebanyak 250.000 ton. Langkah itu, menurutnya, pantas disesalkan karena merupakan bentuk nyata pelecehan nasib petani. Selain itu juga akan semakin memperpuruk citra dam meningkatkan kemuakan rakyat terhadap kinerja Pemerintahan SBY karena langkahnya tidak bertumpu pada kondisi obyektif kedaulatan pangan nasional. "Pemerintah ndableg (keras kepala) seperti itu juga tidak lepas dari ketidakmampuan DPR melakukan pengawasan. DPR-nya loyo, sehingga tradisi atau ketergantungan impor beras sebagai solusi pragmatis dalam menyelesaikan persoalan pangan nasional dianggap sebagai suatu kewajaran," ujarnya.Selain dianggap wajar, masih menurut Bima, tindakan itu juga dijadikan pemerintah sebagai langkah pembenaran sekaligus pembiaran terhadap pemburu rente ekonomi dengan kedok impor beras. Karenanya melalui jalur politis, dia mendesak DPR segera mengundang Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Hal itu mengingat hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah untuk mengimpor beras pada kuartal I tahun 2007. Sedangkan melalui jalur hukum, polisi diharapkan bekerjasama dengan interpol menyelidiki keabsahan kontrak impor tersebut. "Pemerintah harus menjelaskan kebijakan bermuka duanya. Di satu pihak bersikap seolah-olah memperhatikan pemberdayaan petani seperti penyediaan anggaran subsidi pupuk, benih dan alat-alat pertanian yang mencapai Rp 8 triliun pada tahun anggaran 2007. Namun di lain pihak mengabaikan kepentingan petani dengan keputusan impor beras," lanjutnya (mar/mar)