Presiden Jamin Tak Ada Nasionalisasi Investasi Asing

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin pemerintah tidak akan mengambil alih atau melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia."Kami jamin tidak akan ada nasionalisasi bisnis asing maupun larangan bagi pemodal luar negeri untuk merepatriasi modalnya dikarenakan adanya kebijakan free foreign capital policy," tegas SBY kepada sekitar 400 pengusaha asing dari 20 negara yang mengikuti Indonesian Regional Invesment Forum, diHotel Shangrila Jakarta, Kamis (2/11/2006).Selain itu, pemerintah dalam 5 tahun terakhir telah berupaya menyempurnakan proses desentralisasi pemerintahan agar bisa mendukung iklim investasi daerah. Perbaikan tersebut meliputi revisi dan penghapusan 506 lebih peraturan daerah yang menghambat investasi.Selain itu, secara global Indonesia memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi dibanding negara lain. "Beberapa investor besar dunia seperti Temasek, Buma konsorsium, Phillip Morris serta Sing Tel sudah membuktikannya," ungkap SBY. "Kebijakan ini akan diteruskan hingga jalannya peraturan daerah tidak mengganggu kebijakan nasional," katanya.Upaya keras pemerintah dalam menumbuhkan investasi di daerah didasarkan alasan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja lebih optimal jika dilakukan juga secara lokal di setiap daerah. Presiden menambahkan Indonesia menjaminan keamanan di bidang politik mengingat Indonesia atelah berhasil menyelenggarakan 262 pilkada langsung yang erlangsung sukses.Yudhoyono memberi contoh investasi di Batam tidak anya harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Tanah Air tapi juga dengan berbagai negara di sekitarnya, mulai dari Malaysia dan Singapura sebagai daerah terdekat tapi juga dengan China hingga Pakistan dan India.Kepada para pejabat dari daerah, diingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tiga tugas utama yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja hingga menekan angka pinjaman luar negeri baik untuk pemerintah maupun swasta. (mar/mar)