.webp)
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Surveyor Indonesia (SI) melakukan ekspansi ke luar negeri. Saat ini, perusahaan plat merah itu tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara mulai dari China hingga Korea.
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Surveyor Indonesia (SI) Afrinal mengatakan, salah satu kerja sama yang sudah berjalan ialah dengan sejumlah perusahaan asal China. Hingga akhir tahun 2023 ini, pihaknya akan memproses audit halal sebanyak 33 perusahaan.
"Ada 20 (sedang proses). InsyaAllah kita akhir bulan ini kita berangkat lagi untuk 7 perusahaan dan akhir Desember ada lagi. Ada total semua ada 33 perusahaan," katanya, ditemui di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebanyakan dari produk tersebut ialah produk makanan dan minuman, misalnya saja camilan anak-anak seperti permen dan marshmallow. Selain itu ada juga rempah-rempah. Dari daftar 33 tersebut, 16 di antaranya sudah selesai audit sertifikasinya.
"20 masih proses, yang sudah 16 perusahaan, 16 produk biasanya. Sertifikasi halal itu dia berdasarkan produk, dihitung dari produk. Yang lagi proses ada sekitar 4. Yang mau jalan mau diinspeksi, diaudit ada 7 bulan ini dan bulan depan 6," jelasnya.
Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara yang dalam waktu dekat akan menjalankan audit produk halal. Adapun produk yang akan disertifikatkan ialah produk jamur kuping.
"Dalam waktu dekat ada ke Jepang kita, ada satu produk alga namanya. Jamur kuping yang untuk dibuat mie, itu kan impor dari Jepang. Rencananya bulan ini, atau bulan depan awal-awal," ujarnya.
Tak hanya China dan Jepang, Afrinal mengatakan pihaknya tengah proses penjajakan dengan sejumlah negara lainnya. Antara lain ada Korea, Thailand, hingga Vietnam.
"(Jumlahnya dari Korea) Belum tahu karena kita kumpul kaya gini, memberikan sosialisasi di Korea. Baru penjajakan. InsyaAllah tahun depan mereka akan tahu bagaimana proses persyaratannya. Tahun depan mereka harus memenuhi persyaratan itu," kata Direktur Komersial Saifuddin Wijaya.
Saifuddin mengatakan, langkah ini sejalan dengan mandatori dari Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menggenjot proses sertifikasi halal produk-produk UMKM RI. Dalam hal ini, produk-produk di Tanah Air pada Oktober 2024 mendatang harus bersertifikasi halal.
"Tahun depan adalah mandatory. Oktober sesuai dengan per tahapannya, Oktober itu untuk makanan minuman dan rantai pasoknya itu harus ada kehalalan. Jadi kalau mau makan kita cari yang ada halalnya," ujarnya.
(shc/rrd)
