Penerima Bantuan Beras di Brebes Diminta Bayar Rp 10.000, Bos Bulog: Oknum Itu!

Masyarakat penerima bantuan pangan beras di Brebes, Jawa Tengah diketahui dipungut Rp 10.000. Penarikan itu disebut untuk biaya ongkos orang yang melakukan bongkar muat beras.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan biaya bongkar muat atau transporter sudah dibiayai oleh Bulog. Biaya itu termasuk dari bongkar muat hingga penyaluran ke masyarakat.

"Nggak ada! Bongkar muat itu sudah transporter. Jadi gini, Bulog itu menyediakan barang, transporter kontrak mulai dari gudang sampai ke tujuan, sampai kepada penerima. Jadi nggak ada! Kita bayar, sudah dibayar (Transporter itu)," kata pria yang akrab disapa Buwas itu, kepada detikcom di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023).

Jadi, pemerintah daerah dilarang keras memungut biaya dari masyarakat penerima bantuan beras. Ia menduga, hal itu adalah akal-akalan oknum pemerintah daerah.

"Jadi nggak ada (biaya tambahan)! Itu hanya oknum kepala desa itu untuk mencari-cari. Nggak boleh (menarik biaya dari penerima bantuan). Itu sudah aturannya begitu," tegasnya.

Buwas memastikan kejadian itu bukan dari pihak Bulog, karena pihaknya sudah membayar biaya transporter. Jadi, menurutnya keterangan pemerintah daerah Brebes bahwa pungutan itu untuk biaya bongkar muat adalah bohong.

"Kalau di Bulog nggak mungkin. Saya bilang, kalau itu ada terjadi, itu kejahatan. Itu oknum. Nggak ada biaya-biaya lagi. Itu akal-akalan, alasan dibuat-buat. Nggak ada itu, bohong (pungutan untuk bongkar muat)," tegasnya.

Mengutip dari detikjateng, penarikan uang Rp 10 ribu dari warga miskin penerima bantuan beras Bulog terjadi di sejumlah desa di Brebes, seperti Desa Kalialang, Kecamatan Jatibarang.

Kepala Desa Kalialang Kecamatan Jatibarang, Anas Fakih menyebut, penarikan iuran itu juga dilakukan sejumlah pemerintah desa lainnya. Alasannya pun sama, karena pihak desa tidak memiliki anggaran untuk membayar ongkos bongkar muat.

"Sebelum memutuskan menarik uang itu, kami rapat internal Pemdes. Kita tanya-tanya Pemdes yang lain juga, ternyata sama. Tapi sekali lagi sifatnya sukarela tidak ada paksaan," ungkap Anas.

Saat dimintai konfirmasi, Camat Jatibarang, Imam Tauhid menyebut, desa lain yang melakukan pungutan antara lain Desa Jatibarang Kidul. Namun, pihaknya sudah meminta agar kepala desa mengembalikan lagi uang tersebut kepada masyarakat penerima bantuan beras.