PM Israel Setuju Revisi Anggaran Perang Imbas Utang Membengkak

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui perubahan anggaran perang yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap beban finansial imbas seranga ke Gaza.

Kantor Kementerian Keuangan merilis pernyataan pada Selasa (14/11) lalu yang berisi kesepakatan mengubah alokasi anggaran perang ke pemerintah dan parlemen Israel. Alokasi anggaran perang ini mencakup meningkatkan defisit, menyalurkan dana dari belanja pemerintah di kementerian, serta memotong perjanjian koalisi.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan sepakat untuk menyampaikan anggaran tersebut ke pemerintah dan parlemen Israel sesegera mungkin," kata pernyataan itu dikutip dari Reuters, Jumat (17/11/2023).

Perang Israel dengan Hamas diperkirakan menelan biaya miliaran dolar AS. Israel mencatatkan defisit anggaran 22,9 miliar shekel atau US$ 6 miliar (Rp 92,98 triliun dengan kurs Rp 15.400) pada Oktober. Jumlah ini melonjak dari bulan sebelumnya US$ 4,6 miliar dan meningkatkan defisit pada tahun sebelumnya menjadi 2,6%.

Lonjakan defisit tersebut buntut dari meningkatnya pengeluaran untuk mendanai perang. Dikutip dari Bloomberg, ekonomi Israel terus merugi hingga US$ 260 juta per hari selama masa perang dengan Hamas.

Pemerintah Israel harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam segala hal, mulai dari membiayai kebutuhan militer, memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan bisnis dekat perbatasan, hingga sandera yang disandera oleh Hamas. Pada saat yang sama, penerimaan pajak juga melambat.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Israel mencatatkan utang mencapai 30 miliar shekel yang setara US$ 7,8 miliar atau Rp 120,8 triliun (kurs Rp 15.400) selama perang berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Kemudian pada Senin (13/11), Kemenkeu Israel kembali menarik utang 3,7 miliar shekel melalui lelang obligasi mingguannya di pasar lokal.

Sementara itu, Netanyahu berjanji akan menyediakan kebijakan untuk membantu mereka yang terkena dampak perang. Para ekonom meyakini kebijakan tersebut akan meningkatkan defisit dan rasio utang terhadap PDB Israel secara tajam hingga 2024.