.webp)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemanfaatan lahan rawa dan lahan non irigasi sebagai upaya peningkatan produksi pangan. Hal ini sebagai langkah waspada mengingat produksi beras di tahun 2022 hanya sekitar 31,54 juta ton dan diprediksi akan stagnan di tahun 2023 karena fenomena El Nino.
Dalam acara koordinasi dan workshop Upaya Khusus Peningkatan Indeks Pertanaman dan Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung di Rawan dan Lahan Non Irigasi, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Amran mengungkapkan upaya di atas menjadi langkah penting dalam peningkatan produksi pangan khususnya padi dan jagung yang menjadi wajib untuk dilakukan.
"Kondisi sekarang memprihatinkan, karena ada krisis global. Jika krisis ekonomi, petani masih bisa survive, jika krisis kesehatan juga masih bisa dilewati, tetapi kalau krisis pangan, itu bisa melompat menjadi krisis politik dan bisa menyebabkan konflik sosial dan itu bahaya," ucap Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan hanya terkait lahan, Amran juga menyebutkan persiapan percepatan tanam juga terus diupayakan dari sisi dukungan anggaran dan pembenahan tata kelola serta pendistribusian pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan petani yang tadinya hanya bisa akses pupuk bersubsidi melalui kartu tani, nantinya jadi bisa mengakses pupuk hanya dengan menggunakan KTP.
"Upaya-upaya percepatan tanam kita lakukan, juga anggarannya sudah disetujui Rp 5,8 triliun, mudah-mudahan tahun depan bisa kita tekan impor dan tingkatkan produksi. Begitupun pupuk, petani yang bermasalah dengan pupuk karena harus dengan kartu tani, sekarang bisa dengan hanya KTP," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Ali Jamil menambahkan bahwa Kementan sudah memberikan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2023 sebesar Rp 5,83 triliun. Hal tersebut untuk mendukung peningkatan produksi padi dan jagung melalui berbagai tindakan, diantaranya kegiatan percepatan tanam, peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan rawa dan insentif bagi petugas lapangan.
"Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian konsisten mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ABT 2023 dan 2024 sebesar RP 3,1 triliun melalui kegiatan Survey Investigation Design (SID), optimasi lahan, pupuk dan alsintan prapanen, yang direncanakan dilaksanakan dalam 2 tahap," kata Ali.
Tahap pertama dilakukan di tahun 2023, kemudian akan dialokasikan untuk kegiatan sebesar Rp 2,2 triliun dan sebagai lanjutannya di tahap kedua, akan dilaksanakan pada TA 2024 dengan nilai sebesar Rp 902 miliar.
"Direktorat Jenderal PSP telah mensimulasi optimalisasi anggaran 2023 Ditjen PSP untuk mendukung pelaksanaan ABT TA 2023 sebesar Rp 281 miliar," sebut Ali.
Dari data yang dihimpun Ditjen PSP, di Indonesia terdapat lahan rawa tadah hujan sekitar 1.068 juta hektar dari 1,5 juta hektar potensinya yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan produktivitasnya. Selain itu, terdapat juga lahan rawa lainnya yang potensinya seluas 10 juta hektar yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk produksi pangan, utamanya padi dan jagung.
Kegiatan yang dapat dilakukan di lahan rawa dan lahan tadah hujan adalah pengembangan infrastruktur air dan lahan, mekanisme pertanian pra tanam dan pasca panen, penyediaan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk dan pestisida) introduksi teknologi adaptif, serta peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani.
(akn/ega)
