.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas irit bicara saat ditanya terkait hebohnya pengakuan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Boyolali yang katanya ditarik iuran untuk pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," kata Anas saat ditemui di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).
Anas juga enggan menanggapi soal pertemuan 8 organisasi kepala desa yang hanya mengundang paslon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia langsung berjalan menaiki mobil dinasnya sambil melontarkan senyum kepada para awak media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya viral seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali mengaku ada arahan dari bupati setempat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Perempuan itu juga menyebut ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau, akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.
Terbaru ada video unggahan akun X @PartaiSocmed menunjukkan belasan orang yang diduga ASN Boyolali berkumpul dalam satu ruangan dan mengembalikan uang iuran tersebut.
"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," ucap pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat.
"Setelah kita tidak ada organisasi ASN Paguyuban ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing," sambungnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah pun bergerak menelusuri dugaan tersebut. Perkembangan hasil penelusuran akan dilaporkan ke tingkat provinsi dan diteruskan ke Bawaslu pusat.
Bupati Boyolali Membantah
Terkait beredarnya video pengakuan ASN Boyolali itu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat langsung membantahnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan agar ASN memilih salah satu capres.
"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada wartawan dikutip dari detikJateng, Rabu (15/11).
Sementara itu, ditanya perihal iuran ASN untuk pemenangan parpol seperti yang disebutkan perempuan dalam video itu, Said juga membantahnya.
"Kan sudah saya jawab, apa pernah mendengarkan saya perintahkan itu? Kalau bisa ya sampaikan saja, ya yang menyampaikan siapa, artinya apakah itu pernah mendengarkan langsung perintah bupati seperti itu apakah ada atau tidak," tegas dia.
(aid/das)
