PM Australia Pecat Pejabat Penting Kementerian Dalam Negeri Lantaran Langgar Aturan

PM Australia Pecat Pejabat Penting Kementerian Dalam Negeri Lantaran Langgar Aturan

Retno Ayuningrum - detikFinance
Senin, 27 Nov 2023 17:28 WIB
Australian Prime Minister Anthony Albanese attends a joint news briefing with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy (not pictured), as Russias attack on Ukraine continues, during a parliament session in Kyiv, Ukraine July 3, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Jakarta -

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memecat Michael Pezzullo sebagai Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia. Pemecatan itu dilakukan usai ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik Australia yang dilakukan oleh Pezullo sebanyak 14 kali.

Melansir dari Reuters, Senin (27/11/2023) PM Australia Anthony Albanese mengatakan dalam penyelidikan tersebut ditemukan pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik Australia. Di mana dalam aturan kode etik tersebut mengharuskan birokrat tidak memihak, tidak bersifat politis (apolitis), dan menghindari konflik antar kepentingan.

Pada September lalu, Pezzullo telah diminta untuk mengundurkan diri saat penyelidikan berlangsung. Investigasi itu menyelidiki serangkaian pesan teks yang dikirim oleh Pezzullo kepada salah satu orang di Partai Liberal. Hasilnya, Pezzullo diduga melanggar peraturan sebanyak 14 kali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tuduhan yang dilayangkan ke Pezzullo, di antaranya menggunakan kekuasaan, status, dan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri, gagal menjaga kerahasiaan informasi penting pemerintah, dan tidak bersikap secara politis.

Sementara itu, Komisi Pelayanan Publik Australia telah merilis rincian penyelidikan kasus Pezzullo kepada publik. Hal tersebut dilakukan karena kasus Pezzullo ini berhubungan dengan kepentingan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pelayanan publik Australia.

ADVERTISEMENT

"Kasus itu bersifat publik dan pentingnya menjunjung tinggi kepercayaan terhadap pelayanan publik Australia," kata pihak Komisi Pelayanan Publik Australia, dikutip dari The Guardian.

(fdl/fdl)

Hide Ads