RI Waspadai Perubahan Kebijakan Perdagangan LN AS

Jakarta - Kemenangan partai Demokrat AS yang selama ini dinilai kurang pro bisnis menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara yang tengah merundingkan Free Trade Area (FTA), termasuk Indonesia. Untuk itu, Indonesia pun tengah bersiap untuk menghadapi perubahan kebijakan luar negeri AS."Dari sisi kebijakan perdagangan RI-AS mungkin seperti negara lainnya yang sekarang ini membicarakan free trade area sangat khawatir," kata Menlu Hassan Wirajuda di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11/2006). Menlu memaparkan, dibanding Partai Republik yang pro-bisnis, Partai Demokrat lebih memperhatikan hak-hak buruh dalam negeri terkait adanya relokasi industri ke luar negeri. Karena itulah mereka menjadi sensitif terhadap perjanjian FTA. "Mereka khawatir kehilangan pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan ke luar negeri," ujarnya. Namun bila melihat perimbangannya dengan Partai Republik yang masih menguasai kursi eksekutif, kemungkinannya relatif kecil minimal sampai berakhirnya masa jabatan President George W. Bush dua tahun mendatang. Sebab pengambilan keputusan luar negeri tetap menjadi porsi eksekutif. "Tapi nanti kita lihat prakteknya nanti. Itu hanya satu porsi dari keseluruhan sistem pengambilan keputusan dimana eksekutif bisa berperan serta," papar Menlu. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negeri, diprediksi tidak akan ada perubahan yang mendasar. Di dalam tradisi di AS dalam hal kebijakan luar negeri sesungguhnya ada kesamaan dan kesatuan pendapat antara dua partai. "Karenanya kita tidak mengantisipasi hal yang hubungan luar negeri mendasar dengan perubahan di AS," sambung Menlu. (lh/qom)