SBY Diminta Bicarakan Kontrak Exxon & Freeport dengan Bush
Kamis, 09 Nov 2006 13:43 WIB
Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden SBY membicarakan peninjauan ulang kontrak karya Exxon dan Freeport di Natuna, Cepu dan Timika saat bertemu Presiden AS George Walker Bush di Bogor, 20 November. Kontrak-kontrak karya tersebut dinilai Hidayat merugikan Indonesia."Pertemuan ini harus dijadikan peluang untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Misalnya kemungkinan peninjauan ulang kontrak-kontrak karya seperti Natuna, Cepu, dan Freeport yang selama ini dinilai merugikan rakyat Indonesia," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2006).Menurut Hidayat, SBY harus memanfaatkan pertemuannya dengan Bush membicarakan kepentingan kepentingan Indonesia. Sementara untuk isu luar negeri, janganlah SBY berharap banyak karena partai pendukung Bush kalah dalam Pemilu Sela AS."Jangan terlalu banyak berharap dan berlebihan dalam menyambut. Karena popularitas Bush sudah menurun dengan kekalahan Partai republik. Pasti akan ada kebijakan luar negeri yang lain," ungkap HidayatHidayat juga meminta SBY pada kesempatan itu mendesak AS mengeluarkan RI dari daftar 25 negara yang potensial menghasilkan terorisme. Masuknya nama Indonesia dalam daftar itu merugikan Indonesia dalam komunitas pelayaran internasional."Pemerintah Indonesia harus meminta dikeluarkan dari daftar 25 negara yang potensial menghasilkan terorisme," kata Hidayat.
(aba/qom)











































