Sudah Digitalisasi, Sri Mulyani Sebut Nggak Perlu Lagi Belanja Fotokopi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pola kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berubah berkat digitalisasi. Kehadiran teknologi digital telah mengubah seluruh proses bisnis dan cara kerja, termasuk dalam belanja pemerintah.

"Kemenkeu suatu institusi yang gede, hampir 80.000 orang di bawah Kemenkeu. Digital technology itu hadir dan tidak bisa kita hindari. Kita mengubah seluruh proses bisnis kita dengan terus mengintegrasikan digital technology dalam cara kerja kita," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Sri Mulyani bercerita saat jadi Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2005-2010, stafnya selalu membawa berkas yang bertumpuk-tumpuk. Kini semua dialihkan menjadi digital sehingga dinilai tidak perlu lagi belanja untuk fotokopi atau printer.

"Menteri keuangan banyak sekali proses anggaran dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu melalui kami dan itu menyebabkan printing banyak sekali. Kemudian kita ubah menjadi digitalized, tanda tangan digitalized, jadi sekarang nggak ada lagi atau hampir nggak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing," ujar Sri Mulyani.

"Yang terjadi belanja kita jadi berubah. Dulu ada fotokopi, printer, sekarang nggak perlu lagi. Jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak basisnya kepada teknologi," tambahnya.

Adanya pandemi COVID-19 semakin mendorong penerapan teknologi digital. Menurut Sri Mulyani, yang tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat bisa dibuat bisnis model yang baru.

"Hanya tantangannya tidak hanya sekadar now you can from work anywhere, tapi juga masalah governance, security data, safety dari keseluruhan bisnis prosesnya tidak compromised dan dari sisi integrity dari keseluruhan policy regulasi maupun eksekusi. Ini sesuatu yang pasti akan terus perlu diadaptasi," tuturnya.

Dengan adanya digitalisasi, Sri Mulyani menyebut semua belanja, pendapatan dan pembiayaan pemerintah bisa dilihat secara satu waktu. Untuk mendorong semua ini diakui butuh infrastruktur dan investasi yang besar.

"Dulu waktu saya jadi menteri keuangan pertama kali, untuk membuat saldo antara hari ini masuk berapa, keluar berapa, itu nggak bisa yang disebut timely, pada hari ini kita tahu. Dulu kita nunggu dulu buku sampul merah dari perbendaharaan, dicocokkan dulu dengan BI, BI lihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa. Itu saya masih mengalami. Sekarang semuanya sudah digitalized," imbuhnya.