.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelontorkan anggaran Rp 38 triliun di 2024 untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap sistem demokrasi Indonesia.
"Tahun depan kita akan terus mendukung pelaksanaan Pemilu yang total anggaran Rp 38 triliun dan antisipasi kalau terjadi putaran kedua," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Kementerian Keuangan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari 2022. Tahun lalu, belanja Pemilu telah terealisasi Rp 3,1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus tahun ini disiapkan anggaran sebesar Rp 30,1 triliun untuk persiapan Pemilu 2024. Anggaran itu dibagikan ke 16 kementerian/lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Pemilu ini anggarannya tahun ini itu adalah Rp 30,1 triliun. Itu tersebar di 16 kementerian/lembaga mulai dari KPU, Bawaslu, dan juga KL-KL lain seperti Kemendagri dan lain-lain," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (24/11).
Dari anggaran Rp 30,1 triliun, Isa menyebut yang sudah disalurkan dan diserap kementerian/lembaga sebesar Rp 18,8 triliun. Utamanya di dua lembaga utama yakni KPU dan Bawaslu senilai Rp 16,3 triliun.
Sementara itu, di 14 kementerian/lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait Pemilu 2024 sudah menyerap anggaran Rp 2,6 triliun.
"Yang terbesar ada di dua lembaga utama yaitu KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu ini sudah Rp 16,3 triliun," sebut Isa.
(aid/das)
