Hak Milik Minim Penyebab Indeks Pembangunan Manusia Rendah

Jakarta - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rendah karena minimnya property right (hak milik) atas tanah. Hak milik yang minim membuat akses terhadap kesejahteraan terbatas.Itulah pelajaran yang diperoleh Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial Bakosurtanal Henny Lilywati dari 2 negara dengan IPM tertinggi, Norwegia dan Singapura. Indonesia sendiri hanya menempati posisi 110 dari 177 negara pada tahun 2005."Kalau belajar dari mereka, IPM tinggi karena dilihat dari property right atau terkait dengan kepemilikan tanah. Kalau kita kan masyarakat miskinnya masih banyak yang tidak memiliki tanah. Apalagi banyak terjadi penggusuran tanah yang didiami masyarakat miskin," ungkap Henny.Hal itu disampaikan Henny di sela-sela Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006 di Hotel Milennium, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2006).Solusinya, menurut Henny, permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia harus diselesaikan dengan multisektoral, keterpaduan beberapa institusi. Persoalan kesejahteraan rakyat tidak bisa diselesaikan lagi secara sektoral.Di tempat yang sama, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Sujana Royat mengatakan akan memprioritaskan peningkatan anggaran untuk menjawab persoalan hak milik ini. "Minimal diprioritaskan anggaran untuk itu, kalau memang mau meningkatkan IPM kita," ujar Sujana.IPM merupakan gabungan dari 3 indeks, yaitu indeks harapan hidup (kesehatan), indeks daya beli (ekonomi) dan indeks pendidikan yang meliputi tingkat melek huruf dan lamanya pendidikan. Pada tahun 2005, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi. Berdasarkan keterangan Henny, 5 provinsi dengan IPM tertinggi di tahun 2005 yakni DKI Jakarta sebesar 76,1, kedua Sulawesi Utara 74,2, ketiga Riau 73,6, keempat DI Yogyakarta 73,5 dan kelima Kalimantan Tengah 73,2. (aba/nrl)