Iran Minta 50% Saham Pabrik Pupuk Bersama

Jakarta - Iran meminta porsi saham berimbang 50:50 persen atas pembangunan pabrik pupuk bersama dengan Indonesia di Aisya Iran.Padahal sebelumnya, pihak Indonesia meminta kepemilikan hingga 70 persen dan Iran mendapat 30 persen.Pabrik pupuk senilai US$ 700 juta itu berkapasitas sekitar 6.500 ton Urea dan Amonia.Demikian disampaikan utusan khusus pemerintah Indonesia di Timur Tengah Alwi Shihab, saat ditemui usai rapat dengan Dirjen Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian (Depperin) di Gedung Depperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta (10/11/2006).Alwi mengakui, awalnya Indonesia menargetkan kepemilikan hingga 70 persen atas pabrik ini. Namun, pihak Iran mendesak agar proyek ini bisa menguntungkan semua pihak."Alasan mereka (Iran) agar tanggung jawab sama, tidak jomplang. Ini kan perkara kecil, tidak lantas karena itu proyek mandek. Iran pun berpikir secara bisnis," jelas Alwi.Alwi memperkirakan, penandatanganan kesepakatan bisa terlaksana Desember mendatang. Proyek itu, lanjut Alwi, nantinya dijalankan secara bisnis(B to B) dibawah otoritas antar pemerintah (G to G). Penanganan operasional pabrik dan pengelolaan produksi nantinya akan dilakukan oleh PT PUSRI Holding bersama National Petrochemical Company (NPC), dan BUMN Pupuk milik Iran. "Susunan direksi dan komisaris akan dibahas setelah penandatanganan kesepakatan proyek, yang ditargetkan terlaksana Desember mendatang," tambah Alwi.Sementara Dirjen Industri Agro dan Kimia Depperin, Benny Wahyudi mengatakan, dasar dari kesepakatan kepemilikan ini akan mempengaruhi keputusan teknis terutama harga gas dan alokasi pemasaran produk. Direktur Teknis dan Pengembangan PT Pusri Holding, Sutarto Budidarmo menjelaskan, skema yang disepakati adalah 30 persen nilai proyek US$ 700juta ditanggung kedua negara. Sebesar 70 persen lagi akan ditutupi dari pinjaman yang pelunasannyaakan dilakukan oleh perusahaan. "Untuk pinjaman, perusahaan RI-Iran dinilai ini kredibel untuk dapat kredit. Misalnya dari Islamic Development Bank (IDB), nanti setelah MoU nya akan semakin jelas," katanya.Menurut Sutarto, Indonesia tetap bersikeras harga gas harus mencapai US$ 1 per MMBtu (Million Metrix British thermal unit). "Kalau harga gas untuk pupuk bisa mencapai US$ 1 pemerintah tidak akan membebani petani. Semangatnya kan di situ," kata Sutarto. (arn/ir)