Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) meminta semua pihak yang terlibat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk saling terintegrasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam penyaluran sarana prasarana (sarpras) dalam program tersebut.
Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementan Andi Nur Alam Syah menilai segala kegiatan yang sudah dilakukan selama ini tidak mencerminkan dengan tujuan program PSR. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
"Seperti kita tahu bahwa program peremajaan sawit rakyat tujuan utamanya adalah peningkatan produktivitas. Jadi, dari seluruh program, dari regulasi sampai tahapan distribusi bantuan pada kebun kita tidak mencerminkan itu," kata Andi dalam rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).
Sebab itu, dia meminta mulai dari direktoratnya, lalu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mulai berbenah dan memperbaiki sistemnya. Pasalnya, Andi tidak melihat sistem antar lembaga tersebut saling terintegrasi.
Sampai saat ini, sistem pengadaan sarpras dari BPDPKS masih menggunakan sistem lelang, di mana sistem tersebut membutuhkan waktu lama. Padahal, sarpras harus datang tepat waktu saat dibutuhkan oleh petani sawit.
"Ini bukan berarti bahwa kita gagal, tapi saya mau ada akselerasi yang menunjukkan bahwa PSR itu memang esensi tujuannya peningkatan produktivitas. Kita yang di Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPDPKS harus berbenah, perbaiki sistemnya," jelasnya
Sampai saat ini program sarpras kelapa sawit ini telah dilaksanakan di 20 provinsi dan 103 kabupaten sentra sawit. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
(fdl/fdl)