.webp)
Utang BUMN kepada para vendor menjadi salah satu topik yang disorot dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir. Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Evita Nursanty meminta agar Erick Thohir melunasi utang-utang kepada vendor tersebut.
"Saya minta Pak, utang-utang kepada vendor ini yang saya rasa cukup menjadi pokok daripada performance Pak Erick nanti setelah menyelesaikan jadi Menteri BUMN, bahwa bapak berhasil untuk..., walaupun tidak 100% berhasil membayar utang-utang daripada BUMN kepada vendor yang kita sangat miris," katanya di Komisi VI DPR Jakarta, Senin (4/12/2023).
Evita yang mengaku sebagai pengusaha juga diutangi untuk PON Papua sebesar Rp 112 miliar. Oleh karena itu, ia meminta agar utang-utang BUMN kepada para vendor segera dibayar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PON Papua perusahaan saya belum dibayar Rp 112 miliar, pemerintah ini kalau utang enak bener, padahal sudah mau PON berikutnya," katanya.
"Ini memang utang harus diselesaikan Pak, sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erick menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erick jadi Kementerian BUMN," tambahnya.
Utang BUMN ke vendor ini juga disorot Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin AK. Dia berharap, persoalan utang ini segera diselesaikan dan jangan sampai terulang lagi.
"Lagi-lagi kami diingatkan oleh kawan-kawan yang masih punya piutang, vendor yang masih punya piutang dan saya terimakasih sekali Pak Erick sudah merespons di media untuk menyelesaikan itu. Cuma harus ada cut off yang kejadian kemarin-kemarin butuh langkah-langkah penyelesaian yang tentu saja bekeadilan profesional ke depan jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi," terangnya.
Jawaban Erick Thohir
Merepons persaolan utang ini, Erick mengatakan, pihaknya dan Komisi VI sebelumnya telah sepakat untuk membuat panitia kerja (panja). Erick mengatakan, panja ini akan didorong setelah pemilu.
"Mengenai vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI dan Kementerian BUMN untuk melakukan panja waktu itu, kalau tidak salah, mungkin setelah proses pemilu aja kita bisa dorong karena kita juga ingin memetakan bersama sampai seberapa dalam vendor ini daripada selalu lempar-lemparan," jelasnya.
Simak juga Video 'Erick Thohir: Surplus Perdagangan Indonesia-AS Capai Hampir US$ 16 M':
