Jalan Terjal Pipanisasi Gas Kaltim-Jateng

Jakarta - Mimpi Indonesia memiliki jaringan pipa gas terintegrasi secara nasional agaknya bisa pupus. Pemerintah berencana akan meninjau ulang proyek pipanisasi gas dari Kalimantan Timur menuju Jawa Tengah yang sudah ditenderkan dan ditentukan pemenangnya.Kenyataan akan larinya investor dari Indonesia sudah bisa terbayang. Akankah, para investor betah melihat ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakannya yang berubah-ubah. Proyek yang sudah ditenderkan tiba-tiba saja harus ditinjau ulang.Pemerintah melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)memang sebelumnya telah menenderkan jalur pipa gas Kaltim-Jateng. PT Bakrie & Brothers Tbk pun sudah dinyatakan sebagai pemenang tender itu.Jalur transmisi pipa gas Kaltim-Jateng ditenderkan dengan tujuan untuk memenuhipasokan gas dalam negeri terutama di Jawa yang kebutuhannya terus meningkat. Untuk mengangkut gas bukan hal yang mudah seperti minyak. Dibutuhkan wahana seperti pipa atau diangkut dalam bentuk liquid natural gas (LNG).Studi Bappenas tahun 2005 menyimpulkan untuk mengatasi kebutuhan gas yang terus meningkat di Jawa, urutan alternatif yang paling ekonomis adalah melalui pipanisasi gas bumi dari Kaltim ke Jawa Tengah (Jateng). Sebab gas di bawah 2.000 MMSCFD lebih baik diangkut dengan pipa, apalagi jaraknya sekitar 1.260 kilometer dan pipa Kaltim-Jateng akan mengangkut sekitar 1.000 MMSCFD.Jika permintaan terus meningkat barulah dibangun alternatif lain LNG Receiving Terminal. LNG Terminal ini nantinya akan menerima gas dari berbagai sumber termasuk impor gas jika dilakukan. Namun untuk saat ini impor gas sangat tidakperlu dilakukan karena cadangan gas untuk kebutuhan dalam negeri masih banyak.Bicara soal kebutuhan gas menjadi penting seiring dengan kenaikan harga minyak yang terus meroket. Kebijakan pemerintah lalu yang lebih mementingkan menjual gas ke luar negeri pun berdampak besar.Industri pupuk mulai kelimpungan mendapatkan gas, bahkan sebagian dari mereka pun akhirnya tutup gara-gara tak punya gas. PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menjadi contoh kebangkrutan industri pupuk akibat kekurangan gas.Tak cuma industri pupuk, kebutuhan gas juga menjadi salah satu prioritas untuk pembangkit listrik selain batubara. Data menyebutkan, PLN setiap tahunnya harus menghabiskan subsidi Rp 30 triliun untuk membakar BBM. Industri-industri di Pulau Jawa pun sangat menginginkan pasokan gas karena jauh lebih murah ketimbang harus membakar BBM.PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang menjadi salah satu distributor dan penjual gas hingga kini masih belum memenuhi kebutuhan gas di Pulau Jawa. Jumlahnya masih sangat jauh antara kebutuhan dan suplainya. Contohnya di Jatim, kebutuhan riilnya mencapai sekitar 300-400 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) namun hanya bisa dipenuhi 150 MMSCFD. Itupun baru sebulan lalu bisa dipenuhi, setelah PGN mendapatkan pasokan dari lapangan Maleo, milik Santos, sebesar 100 MMSCFD."Itu bicara kebutuhan riil sekarang yang berdasarkan permintaan langsung, tapi nanti akan lebih besar lagi. Kalau secara nasional sekitar 3 miliar kaki kubik dan kita baru bisa penuhi 30 persennya," kata Direktur Utama PGN WMP Simandjuntak kepada detikcom akhir pekan lalu.Pemerintah tahu betul akan kebutuhan gas di Jawa. Makanya mereka pun menenderkan proyek pipanisasi gas Kaltim-Jateng. Namun belakangan pemerintah mau meninjau ulang kembali proyek itu.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pekan lalu mengatakan, pembangunan LNG Receiving Terminal lebih baik ketimbang pipanisasi. Makanya, dia masih melihat aspek keekonomisan pembangunan pipanisasi itu.Lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, proyek pipa gas tersebut tetap berjalan sesuai rencana hingga menunggu selesainya neraca gas di Kalimantan dan Jawa. Namun Kalla juga tidak menutup berbagai kemungkinan, termasuk meninjau ulang kembali proyek pipanisasi gas itu.Keinginan pemerintah meninjau ulang pipa gas Kaltim-Jateng yang telah ditetapkan pemenangnya dinilai dapat berdampak buruk bagi perkembangan iklim investasi di Indonesia. Pengamat ekonomi Umar Juoro menilai, pemerintah harus memberi penjelasan secara lengkap dan tepat apabila memang proyek ditinjau kembali atau dibatalkan."Peninjauan terhadap proyek yang telah ditetapkan pemenangnya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi iklim investasi. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan peninjauannya," katanya.Menurut dia, jika proyek dibatalkan, maka pemenang sebelumnya yakni Bakrie & Brothers harus mendapatkan kompensasi.Meski demikian, Umar menilai proyek pipa Kaltim-Jateng sepanjang 1.200 kilometer dengan nilai US$ 1,258 miliar memang harus dikaji secara tepat kelayakan ekonomisnya. "Kalau memang pemenang tender bisa menjamin kelayakannya, maka sudah seharusnya proyek diteruskan," katanya.Umar juga menambahkan, pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan yang mengembangkan gas buat kepentingan domestik.Bagaimana nasib proyek pipanisasi gas Kaltim-Jateng ini selanjutnya? Nampaknya semua pihak harus bersabar lagi, menunggu keputusan pemerintah yang terbaru. (mar/ir)