.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi menuju birokrasi digital. Langkah ini dilakukan demi membuat pelayanan publik semakin efisien.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, upaya ini dilakukan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar birokrasi bisa lebih mudah dan lincah. Untuk mewujudkannya, Anas sampai berguru ke sejumlah negara dengan e-Government Development Index (EDGI) terbaik.
"KemenPAN-RB sebagai tim koordinasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) telah mempelajari best practice negara-negara dengan e-Government Index terbaik seperti Estonia, Inggris, Australia, dan Jepang," kata Anas, dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI, disiarkan secara langsung lewat Youtube KemenPAN-RB, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas mengatakan, tidak lama setelah pihaknya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta menjadi tim koordinasi SPBE, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair berkunjung ke kantornya.
"Beliau meyakinkan bahwa tidak ada yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian kecuali dengan digitalisasi. Oleh karena itu, tim kami diundang ke Inggris. Tim kami dibantu Tony Blair Institute (TBI), dengan dibayar oleh TBI orang-orang, terbaiknya ada di kantor kami," imbuhnya.
Selain dukungan dari TBI, pihaknya juga mendapat dukungan dari Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian atau Prospera. Anas menambahkan, ada juga dukungan dari Korea Selatan yang turut mengirimkan tim untuk mendampingi percepatan proses digitalisasi birokrasi di Kantor KemenPAN-RB.
Lebih lanjut Anas mengatakan, praktik layanan digital di negara-negara tersebut telah terintegrasi melalui satu portal layanan publik. Kondisi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan melalui satu akun dan inilah yang diharapkan bisa segera diterapkan di Indonesia.
"Kalau kita sekarang ingin mengakses layanan kesehatan harus ke portal Menteri kesehatan. Kalau ingin mendapat layanan ketenagakerjaan harus masuk ke portal Menteri Ketenagakerjaan. Ternyata setelah kita lihat di Inggris, oh kalau mau melihat terkait bagaimana mendapat bansos cukup masuk ke satu portal," jelasnya.
"Bagaimana mendapat layanan persiapan pernikahan, cukup masuk ke satu portal. Inilah yang diharapkan Pak Presiden (Jokowi) mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terwujud," sambungnya.
Di samping itu, keempat negara tersebut punya satu kesamaan dari sisi kelembagaan, yakni memiliki lembaga pemerintah yang menangani transformasi digital secara terpusat. Anas mengatakan, sebentar lagi akan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (Perpres) tentang government technology (GovTech). Aturan ini telah disetujui oleh kementerian/lembaga (KL) terkait dan tinggal menunggu tanda tangan Jokowi.
"Indonesia juga tengah berupaya mengikuti jejak yang sama lewat GovTech yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh Pak Presiden yang sudah diparaf oleh seluruh KL terkait, melalui Perum Peruri yang dijadikan GovTech Indonesia," pungkasnya.
(shc/rrd)
