.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan agar pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia dikawal ketat demi mencapai target menuju birokrasi RI yang berkelas dunia. Hal ini terus didorong agar nantinya pelayanan publik bisa lebih cepat, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
Pesan ini disampaikan oleh Ma'ruf Amin khususnya untuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, kementerian/lembaga (KL) terkait, hingga pemerintah daerah, dalam sambutannya di acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI.
"Sebagai arah kebijakan RB ke depan, saya minta Menteri PAN-RB bersama KL terkait, Gubernur, Bupati, Walikota, untuk memastikan tercapainya tujuan reformasi birokrasi, efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP, dan Zona Integritas dengan fokus pada beberapa hal," katanya, dilansir dari siaran langsung Youtube KemenPAN-RB, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf Amin meminta agar pihak-pihak terkait ke depannya berfokus terhadap beberapa hal. Pertama, memastikan keberhasilan indeks RB dan SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas yang juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.
"Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat," jelasnya.
Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Ia berharap, nantinya seluruh instansi pusat dan daerah agar terus meningkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.
Kemudian yang ketiga, melakukan percepatan transformasi demi mewujudkan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Menurutnya, hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar-instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Juga dalam hal penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.
"Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pembangunan publik utamanya terkait pengembangan MPP Digital," lanjutnya.
Menyangkut pembangunan MPP ini, ia mengingatkan kalau implementasinya bukan hanya sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses layanan yang berkualitas, efisien, cepat dan terjangkau.
Simak juga Video: Wapres Ma'ruf Amin Luncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
