.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berharap agar tunjangan kinerja (Tukin) anak buahnya bisa naik pada 2024. Ia mengaku ingin hal ini bisa terwujud sebelum mengakhiri jabatannya sebagai menteri pada 2024.
"Di 2024, Insya Allah menjadi tahun terakhir saya menjalankan amanah di Kementerian Perikanan. Pada saat itu mudah-mudahan tukin-nya naik setelah 8 tahun (tidak naik)," ucap Sakti dalam agenda Pemberian Award dan Bincang-bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor Kementerian dan Kelautan Perikanan, Merdeka Timur, Senin (11/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sakti pun meminta agar pihaknya bisa bekerja semaksimal mungkin agar hal itu bisa tercapai. Kendati demikian, ia juga berharap agar pegawainya tidak hitung-hitungan dalam melaksanakan tugas.
Menurutnya, derajat KKP bisa meningkat dengan sendirinya jika para pegawai melakukan berbagai upaya signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan menjaga ekologi laut Indonesia
"Biar bangsa dan negara memikirkan kamu. Berbuatlah yang terbaik kepada Allah Swt. Jangan pernah berharap, tetapi pasti beliau akan memikirkan kita. Dosa diampuni dan seterusnya dan seterusnya. Itu prinsip. Jadi sama di hari ini, kita lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Berkontribusi yang baik agar KKP bisa meningkat derajatnya dan berdampak signfiikan bagi sektor pertumbuhan ekonomi dan penjagaan ekologi," jelasnya.
Sebelum berdasarkan catatan detikcom, Sejumlah kementerian dikabarkan mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Di antaranya, adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Pada Kamis (9/11), Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa kondisi reformasi birokrasi (RB) harus dicek dulu agar tukin bisa naik. Anas mengungkapkan, Kemenkomarves harus dicek dulu RBnya agar tukin bisa naik dari 70% ke 85%.
"Tadi Pak Odo (Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves) lagi ngobrol, Kemenko Marves pengen naikkan tukin dari 70% ke 85%. Nah kalau dulu administrasinya, sekarang langsung kita cek belanja barang dan jasanya di e-katalog sudah jalan belum? Berapa persen? Karena begitu belanja e-katalog dampaknya ke rakyat. Jadi langsung kita lihat," ujarnya, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.
(rrd/rir)
