EPA RI-Jepang Diteken Akhir November

Jakarta - Setelah tertunda beberapa kali, penandatanganan prinsip Economic Partnership Agreement (EPA) antara pemerintah Jepang dan Indonesia akan dilakukan akhir November ini. Isi detail EPA selanjutnya akan ditandatangani pada Maret 2007. Isi EPA ini akan diumumkan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertolak ke Jepang.Dalam agreement itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) akan menyertakan roadmap industri Indonesia.Demikian dikatakan oleh Ketua Komite Indonesia-Jepang KADIN, AM Kusumo, saat konferensi pers ASEAN-Japan Business Meeting ke-32, di Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/11/2006).Kusumo menjelaskan, EPA bukan hanya mengurangi bea masuk dan meningkatkanperdagangan, tapi juga investasi.Apalagi dengan demografi Jepang pada tahun 2015 yang diperkirakan berkurang 15 juta yang dampaknya akan meningkatkan people movement dari tenaga kerja Indonesia."Ini kesempatan khususnya untuk tenaga ahli seperti juru rawat dan ahli permesinan. Apabila 10 persen dari berkurangnya penduduk membuka lapangan 1,5 juta," jelas Kusumo.Kesempatan lainnya apabila industri Jepang tidak kompetitif lagi dapat dipindahkan ke Indonesia.Peluang tersebut untuk bidang otomotif, tekstil, elektronik dan supporting industry. Termasuk petrochemical, industri baja, industri kimia, energi dan sumber daya alam seperti perikanan dan pertanian.Namun Kusumo mengkhawatirkan hambatan EPA seperti persetujuan DPR. Sedangkan di sisi pemerintah Jepang, apabila isi EPA tidak langsung diserahkan ke parlemen Jepang maka penandatanganan isi detail bisa mundur sampai 2008.Sementara Kakutaro Kitashiro, Chairman of Keizai Doyukai (Chairman IBM Japan) mengatakan, Jepang saat ini sedang melakukan diversity investasi. Indonesia yang memiliki populasi tinggi sangat menarik bagi investor Jepang. Menurut Kakutaro, hal ini tinggal disikapi pemerintah dengan membuat kebijakan yang jelas agar Indonesia menjadi negara yang atraktif."Daripada insentif tax, yang kita butuhkan kestabilan tax system. Pemerintah Indonesia juga jangan hanya fokus dalam labour wage (upah buruh) tapi juga bagaimana meningkatkan keterampilan buruh," papar Kakutaro. (arn/ir)