.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi terkait ekspor dan impor. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan salah satu permasalahan yang dihadapi pengusaha adalah impor yang masih dianggap tabu.
Ia mengatakan karena itulah ada berbagai macam kebijakan yang akhirnya membatasi importasi. Padahal impor juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri.
"Kita tetap melihat perhatian kinerja ekspor-impor, karena memang permasalahan kita hadapi saat ini adalah mungkin banyak sekali kebijakan- kebijakan misalnya, kinerja ekspor, karena impor dianggap tabu akan terjadi mengeluarkan kebijakan impor yang membatasi impor. Itu mempengaruhi ekspor," kata Shinta dalam acara Core Economic Outlook 2024 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shinta mengatakan, pembatasan impor itu juga berdampak besar pada kinerja ekspor. Ia menyebut 70% impor yang dilakukan pengusaha adalah untuk bahan baku yang pada akhirnya untuk diekspor.
"Hal ini yang tidak disadari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, kemudian malah jadi tantangan daripada ekspor market. Padahal impor kita 70% bahan baku dan bahan penolong. Ini akan menjadi permasalahan, harus kita perhatikan," tegasnya.
Selain itu, Shinta juga menyinggung berbagai tantangan lainnya yang dihadapi pengusaha. Tantangan itu seperti ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan.
"Kita mengangkat uncertainty ini pertama melihat bahwa uncertainty dan trust ide usaha terkait investasi di Indonesia adanya gap implementasi kebijakan dan inkonsistensi kebijakan di lapangan dan kebijakan non paper, ini juga tentu saja melihat tahun politik ini juga mempengaruhi," jelasnya.
Pihaknya pun berharap di tahun berikutnya banyak hal yang bisa diperbaiki. Ia menyinggung salah satunya terkait dengan konsistensi kebijakan-kebijakan, kepastian hukum, dan konsistensi implementasinya suatu kebijakan.
Harapan Pengusaha saat Pemilu 2024
Shinta juga memaparkan ada sejumlah harapan pengusaha pada tahun politik 2024. Pertama, pengusaha membutuhkan peningkatan konsistensi implementasi kebijakan eksisting, kedua, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dijalankan sesuai ketentuan hukum, ketiga, pemerintah tidak intervensi penyelenggaraan pemilu.
Keempat, relawan, simpatisan, dan kelompok masyarakat lainnya melaksanakan kampanye dengan damai dan tertib, kelima, tidak ada politik SARA, jual beli suara, keenam, diharapkan ada persaingan politik yang sehat terutama terkait dengan adu gagasan pembangunan.
Ketujuh, dalam persaingan politik diharapkan mengedepankan kompetensi, rasionalitas pilihan dan kepentingan bersama, kedelapan proses politik Indonesia mendapatkan sorotan dunia internasional, dan kesembilan Indonesia diharapkan menjadi negara dipercaya sebagai rekan usaha dan investasi bagi negara lain.
Simak juga Video: Mendag Temukan Barang Impor Ilegal yang Rugikan Negara 50 Miliar
