.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti Indonesia yang mempunyai satelit pengawas kapal, tapi tidak dihidupkan. Hal ini bermula ketika dirinya harus mengawasi berapa banyak kapal yang melintasi perairan dalam negeri.
"Yang pasti kemudian akhir tahun 2022 saya harus monitoring berapa sih kapal kita? Kita punya satelit kenapa nggak dihidupkan? Dulu di-stop, Pak, dilarang. Oleh siapa? Ya yang pendahulu lah," kata Trenggono dalam acara Puncak Bulanan Bakti di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (14/12/2023).
Meski begitu, dia tidak mempertanyakan lebih lanjut alasan satelit yang tidak digunakan. Dia menilai lebih baik fokus untuk memperbaiki kebijakan yang lalu daripada mengungkitnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian dia pun bertanya soal anggaran pada akhir tahun 2022 kepada Direktur Jenderal Anggaran KKP. Dia menyebut saat itu masih ada anggaran sekitar Rp 54 miliar.
Akhirnya, dia mengaktifkan kembali satelit tersebut di penghujung tahun 2022. Satelit ini akan terhubung dengan pusat komando sehingga jumlah kapal yang beroperasi lebih akurat.
Meski begitu, belum semua yang terpantau oleh pusat komando. Pasalnya, kapal yang di bawah 30 gross ton (GT) tidak menggunakan teknologi fuel monitoring system (FMS). Padahal jumlahnya banyak.
"Dihidupkan lah itu di akhir 2022. Jadi bisa memonitor seperti ini, tapi ini belum 100% kita bisa monitor, karena jumlahnya bisa 2-3 kali ini. Nah inilah yang menurut saya harus dijaga," jelasnya.
(kil/kil)
