.webp)
Jutaan warga China dengan rentang usia 18-59 tahun masuk daftar hitam karena gagal bayar utang. Jumlah warga china yang gagal bayar utang ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi jika dibandingkan 2020 lalu.
Melansir Financial Times, Rabu (20/12/2023), pada 2020 jumlah warga China yang gagal bayar utang sebanyak 5,7 juta orang, lalu naik menjadi 8,54 juta orang atau setara 1% angkatan kerja China.
Meningkatnya jumlah orang yang gagal bayar utang ini membuat tingkat kepercayaan konsumen China berkurang. Di bawah hukum China, orang yang telah masuk daftar hitam karena gagal bayar utang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi, termasuk beli tiket pesawat dan transaksi dari aplikasi seperti Alipay dan WeChat Pay.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meningkatnya jumlah orang yang gagal bayar tidak hanya karena masalah siklus, tetapi juga struktural. Situasinya mungkin bisa menjadi lebih buruk," kata kepala ekonom Hang Seng Bank China Dan Wang.
Kredit macet ini terjadi karena saking banyaknya warga yang melakukan pinjaman. Berdasarkan Lembaga Nasional untuk Keuangan dan Pembangunan, utang rumah tangga China naik hampir dua kali lipat dalam 1 dekade terakhir, yakni jadi 64% terhadap PDB di September ini.
Meningkatnya utang ini jadi semakin tak terkendali karena tak diiringi dengan kenaikan upah. Ekonomi negara Tirai Bambu tersebut dengan mengalami kelesuan.
China Merchants Bank mengatakan kredit macet dari kartu kredit yang telah jatuh tempo 90 hari telah meningkat 26% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. China Index Academy juga melaporkan terdapat 584.000 penyitaan dalam 9 bulan pertama tahun 2023. Jumlah itu meningkat hampir sepertiga dari tahun sebelumnya.
Kehidupan bagi peminjam yang masuk daftar hitam bisa jadi sulit karena harus menghadapi banyak pembatasan yang diberlakukan negara. Mereka yang gagal membayar utang dan keluarganya dilarang bekerja di pemerintahan, bahkan dilarang menggunakan jalan tol.
Ketika gagal bayar meningkat, para ahli hukum telah mengusulkan penerapan aturan tentang kebangkrutan pribadi. Aturan ini dinilai penting untuk bisa meringankan beban utang setiap orang.
Sayangnya, aturan ini sulit diterapkan lantaran kurangnya transparansi terhadap keuangan pribadi setiap orang. Kebanyakan orang menganggap masalah keuangan merupakan sebuah privasi.
Salah satu contoh yang gagal bayar ialah Jane Zhang, pemilik perusahaan periklanan di Provinsi Jiangxi. Ia gagal membayar pinjaman pribadi dari bank lalu memutuskan untuk menutup bisnis periklanannya setelah kehilangan izin dari departemen pemerintah setempat. Ia masuk daftar hitam.
"Pengadilan mengatakan hidup saya akan kembali normal jika saya melunasi utangnya. Tetapi bagaimana saya bisa menghasilkan uang ketika saya menghadapi begitu banyak batasan?" kata Zhang.
Lihat juga Video 'Xi Jinping Desak Perempuan China Menikah karena Angka Kelahiran Anjlok':
