Boediono: Reward & Punishment Birokrasi Kacau

Jakarta - Sistem reward dan punishment birokrat Indonesia dinilai kacau. Ada pejabat yang bekerja keras, namun penghargaan terhadapnya rendah."Saya sedang mempelajari sistem reward dan punishment terhadap pejabat kita. Sekarang sistemnya kacau," ungkap Menko Perekonomian Boediono dalam Seminar bertajuk "Apakah Hukum Ditinggalkan Lagi?" di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/11/2006).Boediono mengakui ada ketidakadilan dalam sistem birokrasi. "Ada pejabat yang tanggung jawabnya besar, tetapi take home pay-nya rendah sekali. Sebaliknya ada pejabat yang tanggung jawab rendah, tapi take home pay-nya besar," kata Boediono.Pemerintah saat ini sudah menyiapkan skema reformasi untuk mengatasi masalah ini. "Kita akan perbaiki. Ada skema yang kita siapkan, nantinya kita transparankan saja berapa penghasilan yang sesuai bagi pejabat," ujar Boediono.Menurut Boediono, proses reformasi birokrasi ini tidak bisa dilakukan dalam satu masa pemerintahan."Ini tidak cukup untuk 1 masa pemerintahan, mungkin multi-masa pemerintahan. Pak Lee Kuan Yew (mantan PM Singapura) bilang mungkin butuh 1 generasi," kata Boediono.Investor Keluhkan Keamanan, Kepastian Hukum dan BirokrasiDalam kesempatan itu, Boediono juga menyampaikan bahwa selain masalah keamanan, investor mengeluhkan kepastian hukum dan birokrasi yang bertele-tele. Boediono pun menyerukan reformasi hukum dan birokrasi."Satu adalah masalah keamanan. Namun secara umum bisa dikatakan relatif membaik," ujar Boediono.Masalah berikut yang membuat investor takut berinvestasi adalah kepastian hukum yang rendah. "Bagi seorang usahawan, yang penting itu kepastian usahanya bisa berlangsung sampai kapan dan bagaimana keuntungannya. Namun kepastian hukum atas usahanya itu sampai sekarang masih ccomply," jelas Boediono.Masalah ketiga adalah birokrasi yang bertele-tele dan pungutan liar yang dilakukan birokrasi. "Kalau kita lihat semua masalah (di atas) itu tadi, semuanya terkait birokrasi. Masalah bertele-telenya birokrasi dan pungli atau extortion di birokrasi," kata ahli ekonomi pembangunan dari UGM ini. Selain 3 masalah tersebut, Boediono juga melansir keluhan investor lainnya. "Masalah masalah lokal juga sering menjadi complain investor. Di era otonomi ini sering ada ekses-ekses negatif bagi dunia usaha," tandas Boediono. (aba/qom)