BLT 2007 Berupa Jaminan Pendidikan dan Kesehatan

BLT 2007 Berupa Jaminan Pendidikan dan Kesehatan

- detikFinance
Rabu, 22 Nov 2006 14:56 WIB
Bandung - Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2007 tidak akan dikucurkan dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk jaminan pendidikan dan kesehatan.Namun untuk tahap awal, BLT baru akan dinikmati oleh enam provinsi pada tahun 2007. Sementara 27 provinsi lainnya harus rela menunggu keberhasilan program ini, sebelum akhirnya ikut kecipratan.Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta saat meninjau pameran teknologi dalam Rakornas Ristek di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Taman Sari, Bandung, Rabu (22/11/2006).Paskah menjelaskan, pemerintah telah memilih enam wilayah untuk proyek percontohan BLT bersyarat pada 2007 mendatang. Ke enam wilayah itu diantaranya Jabar, Banten, Jateng, dan Jatim. "Dua lagi luar pulau Jawa, tapi saya lupa," katanya.Menurut Paskah, enam provinsi tersebut dipilih setelah dilihat dari sisi jumlah penduduk serta tingginya angka kemiskinan. "Wilayah yang jumlah penduduknya sangat banyak, maka angka kemiskinan pun akan tinggi," katanya.Dia menjelaskan pemberian BLT pada tahun-tahun mendatang adalah BLT bersyarat untuk menopang pendidikan dan kesehatan. Contohnya pemberian jaminan sekolah anak dan jaminan kesehatan bagi keluarga yang masuk kriteria penilaian."Pemberian BLT bersyarat ini benar-benar untuk masyarakat miskin. Sehingga jumlahnya saya yakin tidak sebanyak dulu yang mencapai 19,2 juta KK," jelasnya.Anggaran yang disediakan sebesar Rp2,8 triliun dengan alokasi terbesar untuk pendidikan sebesar Rp 1,8 triliun.Paskah menjelaskan proyek percontohan ini akan berlangsung selama satu tahun di enam provinsi itu. Jika dianggap berhasil, maka akan dilanjutkan ke seluruh provinsi di Indonesia dengan program yang lebih permanen yaitu berupa jaminan sosial bagi masyarakat.Dia optimistis program ini tidak akan diwarnai tindak pidana korupsi maupun salah sasaran. "Dari hasil evaluasi pemberian BLT beberapa waktu lalu, BLT non korupsi. Kriteria masyarakat yang berhak menerima pun akan lebih selektif," tandasnya. (ern/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads