Kemenkeu Buka-bukaan Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 T, Sebut Masih Aman

Kementerian Keuangan buka-bukaan soal utang pemerintah yang tembus mencapai Rp 8.041,01 triliun per November 2023. Jika ditotal dari 2014 atau dimulainya era Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi penambahan utang sebesar Rp 5.432,21 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menuturkan utang pemerintah jangan hanya dilihat nominalnya yang besar saja. Menurutnya jika dilihat dari berbagai indikator, risiko utang pemerintah disimpulkan masih sangat aman.

"Kita tidak hanya melihat nominalnya, kalau dilihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang kita termasuk risiko utang kita lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," beber Suminto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (2/1/2024).

Dia memaparkan dari sisi rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP, utang yang ada saat ini rasionya mengalami perbaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rasionya sudah sangat berkurang jauh sejak pandemi, saat itu rasio utang pemerintah naik signifikan hingga 40%.

"Per akhir November debt to GDP ratio kita 38,11%, turun dari posisi Desember 2022 39,7%, demikian pula turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Sekali lagi dari sisi debt to GDP ratio turun cukup besar di level 38,11%," papar Suminto.

Demikian pula dari sisi indikator currency risk atau risiko nilai tukar. Suminto menilai proporsi utang pemerintah dalam valuta asing sudah menurun drastis, hal ini mengurangi risiko pemerintah.

Dia memaparkan sebelum pandemi, di 2019 dari seluruh utang pemerintah yang merupakan valuta asing itu 37,9%, di 2018 justru sempat mencapai 41%. Sementara saat ini utang pemerintah dalam bentuk valuta asing itu cuma 27,5%.

"Dalam hal ini dalam currency risk jelas jauh lebih baik," kata Suminto.

Dari sisi risiko refinancing, Suminto memaparkan rata-rata tenor utang pemerintah juga panjang, 8,1 tahun. Lalu dari sisi risiko pasar yang lain, misalnya dari sisi risiko suku bunga mayoritas utang pemerintah atau sekitar 82% dari total Rp 8.000 triliun lebih menggunakan fix rate alias bunga tetap sehingga tidak sensitif dengan perkembangan suku bunga di pasar keuangan.