Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda sampai kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai. Usulan ini direspons oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan
"Kalau ada orang yang ingin bansos (dihentikan sementara), BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," ucapnya di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023).
Sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju bersama sembilan partai politik lainnya, Zulhas kemudian menjelaskan bahwa koalisi ingin agar semua program pemerintah Joko Widodo dilanjutkan bahkan ditingkatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah contohnya seperti tabungan untuk pondok pesantren, pembangunan IKN Nusantara, dan berbagai program lainnya.
"Jadi Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," tegasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md dikabarkan meminta pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan yang menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Ia bahkan menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.
Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usul Penghentian Program Bansos':