Program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik pasangan capres-cawapres. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menuding program bansos yang diberikan jelang Pemilu dinilai menguntungkan pasangan capres-cawapres lawannya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara soal polemik ini. Ari mengatakan bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin di Indonesia yang pendanaannya bersumber dari APBN. Tujuan utamanya adalah bansos menjadi bantalan atau perlindungan bagi masyarakat miskin di tengah kenaikan harga pangan yang terjadi.
Dia mengungkapkan siklus cuaca El Nino membuat harga pangan naik tinggi. Gangguan rantai pasok pangan global juga membuat harga pangan di Indonesia naik, maka dari itu bantuan sosial diperlukan.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat dan keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," ungkap Ari dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).
Lebih jauh, Ari menjelaskan secara teknis bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Dia juga menggarisbawahi bahwa program ini berjalan dengan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR. Ari menekankan tidak ada hubungannya pembagian bansos dengan proses pemilu.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menurutnya pemerintah juga melakukan berbagai upaya selain membagikan bansos. Misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.
"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024," tegas Ari.
Soal data sasaran bansos menurut Ari juga jelas penerimanya. Data keluarga penerima manfaat bansos bersumber dari data by name by address di tengah masyarakat. Pemerintah juga terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan pensasaran program untuk menjaga bansos diberikan secara tepat sasaran.
"Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dan juga Pemerintah Desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," tegas Ari.
(hal/ara)