.webp)
Pemerintah terus mendorong transformasi birokrasi melalui pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam mewujudkannya, salah satu pekerjaan besar pemerintah dalam mengintegrasikan data layanan publik.
Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Suharso mengatakan, pihaknya mendapatkan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola dan mengintegrasikan data tersebut. Dalam mendukung hal ini, pemerintah akan membuat pusat data nasional terintegrasi (cloud data center).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Infrastruktur data) menyangkut terbentuknya pusat data nasional, ada dikomandani oleh Kominfo. Ini ke arah sana lagi dibangun, yang ada sekarang efektivitasnya baru 30%," kata Suharso ditemui usai rapat di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, pembentukan Satu Data Indonesia sangat penting dilakukan, mengingat saat ini masih banyak data-data yang tidak sinkron antar kementerian dan lembaga (K/L). Setiap K/L punya basis data masing-masing, sehingga tidak ada sumber yang menjadi referensi pokok. Hal inilah yang membuat integrasi data terbilang masih rendah.
"Bukan kendala di pusat data, tapi K/L dan daerah memanfaatkanya itu masih rendah," imbuhnya.
Sementara itu, Anas mengatakan, salah satu kendala yang menjadi tantangan dari pengintegrasian ini ialah ketakutan akan sisi keamanan datanya. "Semua takut keamanan data. Seolah masing-masing K/L menyerahkan data. (Padahal) dengan SPBE itu window aja, untuk menghubungkan," ujarnya.
Meski demikian, baik Anas ataupun Suharso optimistis proses pengumpulan data bisa diselesaikan, Hal ini didukung dengan telah ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dengan demikian, harapannya tidak ada lagi K/L 'posesif' atau enggan menyerahkan datanya.
"Ada Perpres, ada perintah presiden. Senin ada rapat cabinet lagi, sinergi langkah-langkah apa untuk segera diintegrasi. Sampai sekarang positif ada komitmen tinggi (dari KL). Ini ditunggu babak baru government technology (GovTech). Nggak semua layanan digarap, fokus ke 9, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan sosial," jelasnya.
Dengan pengintegrasian ini, harapannya data menjadi lebih terkelola, kepercayaan keamanan data semakin tinggi, dan user centrist, di mana masyarakat dapat kenikmatan dari data tertukar dengan layanan tertukar.
(shc/ara)
