Pemerintah Diminta Setop Bansos, Zulhas Langsung Pasang Badan

Penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang pemilu dinilai menguntungkan salah satu kandidat capres-cawapres, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md pun meminta pemerintah menunda hal itu sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai. Mendengar hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku tidak sepakat.

"Kalau ada orang yang ingin bansos (dihentikan sementara), BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," ucapnya di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023).

Zulhas mengatakan bahwa sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju ingin agar semua program pemerintah Joko Widodo dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Sejumlah program contohnya seperti tabungan untuk pondok pesantren, pembangunan IKN Nusantara, dan berbagai program lainnya.

"Jadi semua program Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," tegasnya.

"Senang. Sama DPR rapat senang," ucapnya ketika dimintai tanggapan terkait rencana pemanggilan tersebut, di Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023). Ia menjelaskan baru akan menanggapi hal itu minggu depan.

"Minggu depan saya tanggapi. Ntar sepi (kalau ditanggapi minggu ini)," bebernya. "Diomongin apa saja boleh. Semakin diomongin semakin bagus. Semakin dipanggil, semakin bagus," tambah Zulhas lagi.

Bansos Diminta Ditunda

Sebelumnya, berdasarkan catatan detikcom, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md dikabarkan meminta pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan yang menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Ia bahkan menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.

"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.

Saat berkampanye di Purworejo, Jawa Tengah, Zulhas kemudian menolak gagasan penundaan pemberian bansos. Menurutnya, bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda. Program tersebut pun harus diteruskan ke depannya.

"Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat. Kita meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda," ujar Zulhas usai kampanye keliling Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, pun menyoroti sikap Zulhas yang menolak pemberian bansos ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Dia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Aria pun memastikan pihaknya akan mempertanyakan sikap Zulhas. Menurutnya, Menteri Perdagangan itu sebaiknya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai yang melambung tinggi saja.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini juga menambahkan, sebagai partai pengusung PDIP sebetulnya ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia