.webp)
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Hal itu karena memahami kondisi adanya keterbatasan fiskal di 2024.
Terkait hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.
"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa saat dihubungi, Minggu (7/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan catatan Kemenkeu, belanja modal Kemenhan di 2023 sudah naik 36% dibandingkan 2022. Sepanjang 2023 nilainya mencapai mencapai Rp 70,9 triliun.
"Belanja modal Kemenhan meningkat dari Rp 52,1 triliun (LKPP 2022) menjadi Rp 70,9 triliun (realisasi sementara 2023). Ini penambahan ruang fiskal untuk belanja modal sebesar 36%," tuturnya.
Belanja kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu digunakan untuk modernisasi alutsista dan nonalutsista, sarana prasarana pertahanan, alat apung, dan kapal perang. Lalu untuk kapal angkatan laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.
Atas ditundanya pembelian pesawat tersebut, Kemenhan akan melakukan retrofit atau peningkatan terhadap pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia.
"(Ditunda karena) keterbatasan kapasitas fiskal kita. Untuk mengisi kekosongan sementara menunggu Rafale Dassault yang sudah dipesan, maka dilakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat F-16, Sukhoi kita," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Seperti diketahui, rencana pembelian pesawat bekas untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU sebelum pesawat baru, Rafale yang dibeli dari Prancis tiba ke Tanah Air.
(aid/rrd)
